jpnn.com - BANDUNG - Dinas Pendidikan Jawa Barat bakal berurusan dengan DPD Golkar. Ini terjadi menyusul rencana Ketua DPD Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin (Yance) melaporkan Disdik Jabar terkait dugaan pencemaran nama baik.
Dugaan pencemaran nama baik ini disebabkan adanya surat yang dikeluarkan Disdik Jabar terkait pasangan calon kepala daerah yang diusung Golkar.
BACA JUGA: Gafatar Pernah Gelar Donor Darah dan Kerja Bakti
Yance menjelaskan, surat dari Disdik tersebut menyatakan bahwa calon Bupati Indramayu pada pilkada serentak 2015 lalu, Ana Sophanah tidak pernah melegalisir ijazah SMA. Selain sebagai kandidat yang diusung Golkar, Ana juga merupakan istri Yance.
Akibat adanya surat tersebut, menurutnya saat ini terjadi kegaduhan di masyarakat Kabupaten Indramayu. Bahkan, surat tersebut menjadi salah satu bukti gugatan pesaing Ana ke Mahkamah Konstitusi.
BACA JUGA: Rumah Jokowi Sampai Tempat Usaha Gibran Dijaga TNI
"Ada tendensi apa Disdik Jabar mengeluarkan surat itu. Ini sangat rawan karena bisa ngadu domba orang. Selain itu, harkat dan martabat orang dipertaruhkan oleh surat itu. Jelas itu pencemaran nama baik," kata Yance, seperti dikutip dari Radar Bandung, Jumat (15/1).
Yance menuturkan, surat yang dikeluarkan pada Desember 2015 lalu itu sarat indikasi pencemaran nama baik. Sebab, dalam surat itu disebutkan bahwa Disdik Jabar tidak pernah mengeluarkan legalisir ijazah atas nama Ana Sophanah sehingga beredar opini bahwa ijazah Ana palsu.
BACA JUGA: Misterius...11 Warga Sulawesi Tenggara Hilang
Padahal, kata Yance, sangat jelas ijazah Ana dilegalisir oleh Disdik Jabar sebelum mencalonkan bupati Indramayu. Yance menegaskan, pihaknya memiliki bukti otentik berupa ijazah asli serta foto kopi ijazah yang sudah dilegalisir dengan stempel asli Disdik Jabar.
"Di Indramayu ini jadi panas. Ini kan bikin polemik namanya. Apa disdik mau tanggung jawab. Ini kan institusi loh, jangan main-main," kata Yance dengan mimik wajah yang tampak kesal.
Dia berharap Disdik Jabar segera melakukan klarifikasi terkait surat yang dikeluarkannya itu agar persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik di masyarakat. Terlebih, kata dia, banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.
Sebab, ijazah yang sama digunakan Ana dalam pilkada Indramayu pada 2010 dan saat itu tidak ada masalah. Mengingat ijazah yang sudah dilegalisir itu dianggap tidak ada masalah, lanjut Yance, ijazah tersebut digunakan kembali untuk mendaftar sebagai calon bupati Indramayu pada pilkada serentak 2015 lalu.
"Lalu kenapa persoalan ijazah itu kembali dipermasalahkan bahkan dilaporkan pihak tertentu kepada Polda Jabar terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Saya tidak mau arogan. Tapi kok dipermalukan seperti ini. Jatuh harkat dan martabat orang karena selembar surat disdik ini. Surat ini juga membuat situasi tidak kondusif, membuat keributan," ucapnya.
Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdik Jabar Yandi Darojat mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait rencana Ketua DPD Golkar Jabar yang akan melaporkan Disdik Jabar ke Polda terkait dugaan pencemaran nama baik serta menghasut masyarakat Indramayu melalui surat yang dikeluarkan.
"Saya belum tahu isi surat itu, sehingga belum bisa memberikan keterangan. Kami mungkin akan mengecek suratnya dulu. Saya akan laporkan semuanya ke atasan saya dan ke kepala dinas," singkatnya. (agp/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ayah Bahrun Naim : Kalau Benar Anak Saya, Silahkan Ditangkap
Redaktur : Tim Redaksi