jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres – cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien.
Suhendra kemudian mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang. Menurutnya, pembangunan LRT Palembang sangat membebani keuangan negara.
BACA JUGA: Menyedihkan, 2019 Dibuka dengan OTT Terkait Fee Proyek Infrastruktur
"Sampai saat ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus mengeluarkan biaya Rp 10 miliar [er bulan untuk biaya operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi. Mau sampai kapan?" ujar Suhendra di Jakarta, Kamis (7/2).
Suhendra pada diskusi Rabu Biru yang sebelumnya digelar di Media Center Prabowo-Sandi juga merasa janggal jika LRT Palembang dikaitkan dengan Asian Games beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Ajukan Kredit, Jangan Sampai Salah Kalkulasi dan Justru Menyusahkan
"Apa fungsi LRT Palembang ini? Karena yang prioritaskan venue-venue untuk perlombaan. Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama menyukseskan Asian Games di Palembang," ucapnya.
BACA JUGA: Kritik Tajam Sudirman Said buat Model Pembangunan Era Jokowi
BACA JUGA: Jokowi Genjot Infrastruktur, Konflik Agraria Makin Subur
Suhendra menilai penugasan dari pemerintah untuk menggarap proyek infrastruktur yang terkesan ambisius dan kejar tayang, memberatkan BUMN konstruksi.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat, setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berutang dan menanggung risiko keuangannya," kata Suhendra.
Sementara itu, pengamat ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur terkesan hanya untuk kepentingan asing.
BACA JUGA: Kardaya: Jangan Lagi Ada yang Mengatakan Perekonomian Bagus
"Pembangunan infrastrutktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi kita sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah diterjemahkan itu bukan punya kita, itu hasil utang," pungkas Salamuddin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taufik Gerindra Sentil Proyek Infrastruktur di Era Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang