jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pelarangan Amerika Serikat terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo jangan dianggap sederhana.
Fahri tidak yakin ini hanya karena persoalan administrasi semata.
BACA JUGA: DPR Tak Puas Amerika Serikat Cuma Minta Maaf Tanpa Alasan
Menurut Fahri, sistem koordinasi di pemerintah AS sangat rapi. Jika Gatot diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sudah pasti mereka berkoordinasi.
Karena itu, dia yakin Pentagon, departemen pertahanan AS sudah memahami kenapa Gatot ditolak masuk negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Menlu soal Panglima TNI Ditolak Masuk AS
“Bahwa ada seorang jenderal, The Chief of Army di satu negara besar di Asia Tenggara ditolak masuk Amerika terus Pentagon tidak paham kan ngawur, tidak mungkinlah,” paparnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10).
Dia mengatakan, eksekutif di AS tentu sudah satu atap sehingga kecil kemungkinan terjadi persoalan teknis administratif.
BACA JUGA: Fahri Minta Menlu Tak Mudah Percaya Klarifikasi Kedubes AS
“Pasti ada masalah lain,” tegasnya.
Fahri juga mengingatkan, Amerika dalam sejarahnya suka mengintervensi negara lain.
Jadi, persoalan AS tiba-tiba mengundang kemudian melarang Gatot masuk ke sana pun harus diwaspadai Indonesia.
“Jadi kita juga harus waspada, apa maksudnya (melarang Gatot),” tegasnya.
Fahri tidak ingin penjelasan alasan penolakan hanya disampaikan Kedutaan Besar AS di Indonesia.
Menurutnya, Kemenlu AS juga harus turun tangan menyampaikan versi resmi dari Washington DC.
Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara tentu tidak mau persoalan-persoalan seperti ini terjadi pada pejabat-pejabat lainnya apalagi di bidang militer.
“Kalau pejabat sipil mungkin bolehlah kan karena pejabat sipil banyak. Tapi, ini pejabat militer tertinggi,” katanya.
Semua tahu, ujar Fahri, hubungan Indonesia dengan Amerika sedang ditata dengan baik.
Amerika adalah sekutu lama Indonesia dan sudah terlibat dalam membantu dan bekerja sama di semua bidang.
Termasuk dalam pembangunan demokrasi.
“Sekali lagi, sudah banyak kerja samanya. Karena itu peristiwa ini mengganggu sekali,” katanya.
Dia mengatakan, ini merupakan undangan resmi secara militer. Semua tahu bahwa militer itu disiplin sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan administratif di Pentagon yang begitu hebat sehingga bisa kecolongan.
Karena itu, Fahri menegaskan, perlu dilakukan investigasi dan tidak cukup diselesaikan oleh Kedubes AS di Jakarta saja.
AS harus menyampaikan secara resmi apa yang terjadi. Kalau memang ada persoalan yang mereka anggap sebagai kesalahan administratif maka mereka harus minta maaf.
“Jangan kan kepada panglima, kepada masyarakat biasa saja mereka harus minta maaf,” papar Fahri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KBRI Kirim Nota Diplomatik untuk AS
Redaktur & Reporter : Boy