jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tetap mengagendakan pembekalan atau retret kepala daerah terpilih pada pilkada 2024, meskipun Presiden RI Prabowo Subianto menggaungkan soal efisiensi anggaran.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut efisensi anggaran diberlakukan terhadap kegiatan pemerintah yang tidak penting.
BACA JUGA: Versi Mensesneg, Retret Kepala Daerah Tidak Pakai Dana Pribadi Prabowo
"Efisensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan," kata dia ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2).
Prasetyo mengungkapkan retret masuk kategori kegiatan penting pemerintah, sehingga tidak termasuk aktivitas yang terkena efisiensi anggaran.
BACA JUGA: Prabowo Biayai Retret Pakai Duit Pribadi, Yulius PDIP: Mengacaukan Tata Kelola Negara
"Nah, kami merasa bahwa retret menjadi sangat penting," lanjut dia.
Sebab, kata Prasetyo, retret menjadi kegiatan pemerintah dalam menyatukan program antara pusat dan daerah.
BACA JUGA: Prabowo Meninggalkan Akmil, Rangkaian Retret Kabinet Merah Putih Selesai
"Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," katanya.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut retret kepala daerah oleh Presiden Prabowo bakal dilaksanakan dua gelombang.
"Kelihatannya yang sudah pasti itu dua gelombang retretnya,” kata Wamendagri di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1).
Eks Wali Kota Bogor itu mengatakan retret gelombang pertama untuk kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bima menyebt gelombang kedua retret diikuti kepala daerah terpilih yang memiliki sengketa hasil pemilu ke MK.
"Ya, yang setelah itu kalau ditentukan pilkada ulang, pemungutan suara ulang, waktunya tidak pasti,” ujarnya. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan