jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menganggap tata kelola negara berpotensi menjadi kacau ketika acara pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah dibiayai uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.
"Jadi kacau konteksnya," kata Yulius melalui layanan pesan, Rabu (30/10).
BACA JUGA: Prabowo Mau Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Gubernur, Bey: Tunggu Arahan Pusat
Sebab, kata Fraksi PDI Perjuangan itu, langkah Prabowo membiayai pembekalan kabinet di Akmil Magelang memunculkan terjadinya pemberian uang dari pribadi ke instansi negara.
Misalnya, ujar Yulius, ada transaksi dari perorangan untuk penyediaan pesawat Hercules yang mengantar menteri ke Magelang.
BACA JUGA: Kombes Ariasandy Ungkit 5 Pelanggaran Ipda Rudy Soik yang Dipecat Polda NTT
"Berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya," ujar dia.
Menurut Yulius, Indonesia sudah memiliki aturan soal transaksi keuangan dengan lembaga negara atau pemerintah.
BACA JUGA: Heboh Kasus Guru Honorer Supriyani, Bupati Meradang, Jabatan Camat Sudarsono Melayang
Dia mengatakan lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.
Yulius menilai praktik pembiayaan dari perorangan untuk acara bisa menjadi preseden buruk soal tata kelola pemerintahan.
"Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya," kata Yulius.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap bahwa Prabowo yang membiayai sendiri acara pembekalan atau retret menteri ke Akmil Magelang.
Prabowo, kata dia, membiayai kegiatan tersebut karena menganggap retret kabinet penting demi menyatukan jajaran kabinet dari berbagai latar belakang.
"Dengan keadaan yang tidak mudah dan mengingat kegiatan ini sangat penting, Prabowo memutuskan untuk tetap melaksanakan kegiatan menggunakan anggaran pribadi," kata Hasan, Salasa (29/10). (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan