jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan, saat ini ada 58 persen dari kabupaten kota di Indonesia yang mengalami masalah sumber air bersih. Masalah itu terjadi karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat terbelit hutang sebesar Rp 4,8 triliun.
"Kami sudah rapat dengan Menkeu dan izin langsung dengan bapak presiden ini harus diselesaikan," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (24/3).
BACA JUGA: Sukses Temukan AirAsia QZ8501, Menteri Jonan Berterimakasih kepada Mereka Ini
Hutang ini diduga karena harga air minum yang murah dan biaya operasional melambung tinggi. Terkait hutang itu, Tjahjo juga menegaskan, pemerintah pusat hanya akan mengambilalih sebagian pembayarannya. Itu akan dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan audit terhadap PDAM terlebih dahulu.
"Ini tidak bisa pusat langsung menggantinya (hutang). Akan kita cek dulu ini karena manajemennya atau karena oknumnya enggak mampu," sambung Tjahjo.
BACA JUGA: Ical Sudah tak Punya Kewenangan Urusi Fraksi Golkar
Presiden Joko Widodo, kata Tjahjo, meminta kondisi ini harus diselesaikan dengan cepat. Jika tidak, hutang PDAM tersebut akan terus berbunga dan merugikan masyarakat. Untuk itu, sambungnya, pembayaran hutang PDAM akan dilakukan secara bertahap.
"Dilunasi, bertahap. Kalau kami bayar semua kan keenakan," kata Tjahjo.
BACA JUGA: Proyek Buku Agama Dikorupsi, Mantan Pejabat Kemenag Dibui
Nantinya, kata dia, tim dari Kemenkeu, BPKP dan Kemendagri akan membantu melakukan audit untuk memeriksa keuangan PDAM. Harapannya tahun ini masalah hutang tersebut dapat dirampungkan.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalau PNS Tidak Bisa Ini, Siap-siap Diberhentikan
Redaktur : Tim Redaksi