jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Papua Pegunungan terancam ditunda.
Pasalnya, anggaran dari naskah perjanjian daerah (BPDH) belum terealisasi.
BACA JUGA: Laskar Umat Islam Surakarta Serukan Pemilu Damai
Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Theodorus Kosay.
Menurut Theodorus, dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, hanya tiga kabupaten yang anggarannya terealisasi, itu pun baru 40 persen.
BACA JUGA: BPIP Ajak Mahasiswa UM Jadi Pelopor Penjaga Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2024
"Seharusnya ini sudah tahap penyelesaian anggaran yang 60 persen, namun nyatanya belum ada realisasi sama sekali," ungkap Theodorus.
Dia menyebut lima daerah yang belum terealisasi pencarian dana pemilu, yakni Kabupaten Nduga, Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, dan Mamberamo Tengah.
BACA JUGA: Tok, Caleg di Purworejo Divonis Tiga Bulan Penjara Atas Pidana Pemilu
"Lima kabupaten ini apabila belum terealisasi maka pemilu terancam tertunda," tegasnya.
Sejauh ini, kata Theodorus, baru tiga kabupaten yang terealisasi dana penyelenggaraan Pemilu 2024, yakni Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, dan Pegunungan Bintang.
"Ini baru pencarian 40 persen, sedangkan 60 persen belum," ujar mantan Ketua KPU Papua.
Persoalan ini juga telah dibahas bersama dengan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai beberapa waktu lalu, dan akan menjadi atensinya.
"Seluruh tahanan bisa berjalan kalau ada anggaran, tetapi ini tinggal menghitung hari belum ada realisasi, dan pemilu nantinya akan terancam tertunda," ujarnya.
Theodorus menambahkan bukan hanya KPU saja, melainkan Bawaslu dan aparat keamanan juga menunggu realisasi anggaran. (mcr30/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Muhammad Cholid Ridwan Abubakar Sangaji