Gayus: Ada Konspirasi Lemahkan BK DPR

JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun mengatakan ada konspirasi dari fraksi-fraksi di DPR untuk melemahkan BKKonspirasi tersebut ditandai dengan gagalnya korum rapat anggota BK pada sidang-sidang yang sudah diagendakan.

"Sejak BK DPR periode 2009-2014 diresmikan sebagai alat kelengkapan DPR belum pernah BK rapat memenuhi korum

BACA JUGA: Kisruh Pilkada Dipicu Permainan di KPUD

Kondisi ini jelas tidak memungkinkan bagi BK untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat ataupun internal anggota DPR terhadap prilaku anggota DPR yang dinilai mencermarkan institusi DPR," kata Gayus Lumbuun, saat berdiskusi bersama anggota DPR Akbar Faisal, Koordinator Formappi Sebastian Salang dan Pengamat politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (18/6).

Secara resmi, lanjutnya, BK sudah berulangkali melaporkan kondisi riil BK ini kepada Ketua DPRTapi hingga saat ini belum ada langkah-langkah kongrit yang dilakukan pimpinan DPR untuk membenahi BK yang ditugaskan mengawal wibawa institusi DPR

BACA JUGA: Ibas Dinilai Jalani Training Politik

"Terakhir, selaku Ketua BK saya menulis surat kepada Ketua DPR Marzuki Alie agar memfasilitasi pertemuan lintas fraksi fokus membicarakan BKItupun tidak dipenuhi

BACA JUGA: Siantar Panas, Ijazah Pemenang Diungkit

Malahan dari salah satu Wakil Ketua DPR saya dapat kabar, BK akan dibenahi jika Gayus Lumbuun tidak lagi jadi Ketua BK," kata Gayus.

Bagi Gayus, adanya indikasi penolakan dirinya selaku Ketua BK dari pimpinan DPR bukanlah hal yang pentingKata Gayus, hari ini pun dia bersedia mundur dari Ketua BKP asal ada keputusan DPR bahwa BK diperbaikiSepanjang keputusan itu belum dirumuskan, maka Gayus Lumbuun akan tetap di BK"Saya akan mundur dari BK kalau keputusan DPR untuk membenahi BK sudah adaJika keputusan itu tidak ada, maka penugasan Fraksi PDI-P untuk saya memimpin BK tetap dijalankan," tegasnya.

Demikian juga halnya soal komposisi keterwakilan fraksi di BKMenurut Gayus, UU MD 3 memerintahkan harus ada keterwakilan semua fraksi di BKFaktanya, masih ada 2 fraksi dari 9 fraksi yang tidak wakilnya di BK yakni Fraski Gerindra dan Hanura"Terhadap kedua fraksi tersebut saya sudah meminta agar membawa masalah itu ke Mahkamah Konstitusi karena DPR telah melanggar undang-undang," ungkap Gayus Lumbuun.

Sementara Anggota Fraksi Hanura, Akbar Faisal mengatakan mestinya BK DPR saat ini adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang paling sibuk karena begitu tingginya konflik kepentingan di parlemenMulai dari prilaku individu anggota dewan yang memindahkan 'kebun binatang' ke DPR hingga kesewenang-wenangan ketua dan pimpinan DPR dalam memimpin rapat-rapat DPR.

"Bahkan menjelang 1 tahun masa kerja keanggota DPR periode 2009-2014 ini, masih ada diantara Anggota DPR yang hanya datang 1 kali saat pelantikan dahuluBelum lagi soal hilangnya bundel dokumen DPR, dana aspirasi DPR dan rencana pembangunan gedung baru parlemen serta adanya sejumlah anggota DPR berstatus tersangka korupsi yang kesemuanya itu melibatkan anggota fraksi besar di DPR," kata Akbar Faisal lagi.

Ditambahkan, hal ini memang menjadi dilema bagi fraksi besar kalau BK ini diberi taring bakal akan membahayakan citra fraksi besar itu"Berbeda ketika partai dimaksud 5 tahun lalu saat berada di papan tengahSecara gegap-gempita dia tampil paling depan dalam memecat anggotanya yang bermasalahTapi disaat di besar, justru dia berbalik arah terindikasi melemahkan BK.

Di tempat yang sama, Sebastian Salang menyesalkan sikap ketua dan pimpinan DPR yang terkesan membiarkan ketidakberdayaan BK dalam mengusut para anggota dewan yang teradukan ke BK"Sikap pembiaran ini harus segera dihentikan agar citra DPR ini tidak semakin terpuruk," tegas Sebastian.

Sama halnya dengan Akbar Faisal, Sebastian salang juga melihat rencana pembangunan gedung baru parlemen sebagai satu keputusan yang semstinya juga harus ditelusri BK karena pada kenyataannya banyak diantara anggota dewan yang tidak mengetahuinya"Demikian juga halnya dengan dana aspirasi DPR," tegasnya.

Soal konspirasi melemahkan BK juga dirasakan oleh Pengamat politik dari ICW Fahmi BadohMenurut dia, dalam tataran politik pragmatis konspirasi itu sebagai konsekuensi dari dikuasainya BK oleh oposisi"Bagi partai berkuasa, BK yang dipimpin oleh oposisi berpotensi mengancam kekuasaan," kata Fahmi.

Apalagi kekuasaan itu berada di tangan incumbent yang dalam sejarah kekuasaan dunia sering mengakhiri kekuasaannya itu dengan berbagai masalah yang harus ditanggung oleh rakyat"Tanda-tanda tersebut sudah mulai menguat seiring dengan penunjukkan salah seorang yang diduga tersangka kasus korupsi menjadi wakil ketua umum partai berkuasa," tegas Fahmi(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Ingin PKS Jadi Tiang Koalisi