Gedung Baru Seret Agung Laksono

JAKARTA - Polemik pembangunan gedung baru yang sudah mulai menuai tentangan dari berbagai fraksi di DPR, akhirnya mulai menyeret nama anyar yakni, Menkokesra Agung LaksonoMantan ketua DPR ini disebut-sebut Ketua DPR Marzuki Alie sebagai penggagas pembangunan gedung baru

BACA JUGA: Polisi Temukan Ruang Interogasi di Kantor Citibank

Marzuki menilai, protes yang tidak ada henti-hentinya terhadap DPR sekarang ini salah alamat, karena gagasan/ide membangun gedung tersebut sudah ada sejak DPR periode sebelumnya“Ketika kita datang, maketnya sudah jadi, tinggal tender

BACA JUGA: Citibank Harus Tanggung Jawab

Jadi jangan tanya ke kita, tanya saja ke Pak Agung,” tegas politisi Demokrat itu kepada wartawan di gedung DPR, Jumat (1/4).

Marzuki mulai buka-bukaanDia mengaku tidak tahu menahu soalt protes LSM yang menuding dirinya telah memanipulasi data

BACA JUGA: Pendukung Anand Krishna Demo

Karena dirinya tidak tahu proses tender pembangunan gedung yang sudah dilakukan DPR pada era Ketua DPR Agung Laksono.

Ditanya, bukankah desain gedungnya sudah disayembarakan, Marzuki malah balik bertanya sayembara apa, karena barangnya sudah jadi sehingga jangan salahkan dirinyaIa lalu menjelaskan, pada 2010 yang lalu sebetulnya pembangunannya sudah akan dimulai, namun karena perlu dilakukan pengecekan lagi, maka tendernya ditunda“Jadi, tahun lalu mau ditenderkan, tapi saya nggak mauSaya mau singkronkan dulu tapi setelah  diuji BPK dan tidak ada yang salah, maka dilanjutkan,’’ katanya.

Saat ditanya, kalau pembangunannya warisan DPR sebelumnya, kenapa pihaknya tidak nuntut,  Marzuki mengatakan, dirinya tidak punya hak menuntut ke DPR sebelumnya, karena DPR adalah lembaga politikTetapi karena BPK menyatakan tidak ada yang salah, maka tidak perlu ada investigasi.

Lebih jauh Marzuki menjelaskan, masalah jadi tidaknya pembangunan gedung baru DPR diputuskan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR minggu depan‘’Rapim DPR, Selasa depan untuk mengagendakan agar rapat konsultasi digelar sebelum resesSegala kemungkinan bisa terjadi, termasuk pembatalan pembangunan gedung baru DPRJangankan evaluasi, batal saja bisa,tapi itu nanti kita dengarkan duluSaya ini kan cuma jubir, keputusan apa pun akan saya sampaikan,’’ tegasnya.

Secara terang-terangan, Marzuki mengakui sedang memikirkan anggaran perencanaan gedung sebesar Rp 10 miliar yang sudah terpakaiBagaimanapun, anggaran tersebut harus diganti, karena menggunakan uang negaraMenurutnya, uang itu harus ditanggung sama-sama, karena ini suatu keputusan bersama

Apa tanggapan bekas Ketua DPR Agung Laksono" Ia mengaku, pada era kepemimpinannya, hanya membuat masterplan seluruh bangunan yang boleh didirikan di lingkungan komplek DPR/MPR, termasuk DPD sehingga bangunan gedungnya tidak melanggar koefisien bangunan‘’Yang kita siapkan adalah masterplannya saja, karena sesuai ketentuan, bangunan gedung di komplek DPR/MPR dan DPD tidak boleh melebihi 30 persen dari luas areal di lingkungan parlemen, 70 persen harus dikosong untuk kawasan hijau,’’ kata Agung Laksono

Agung  membantah gagasan membangun gedung baru DPR sudah ada sejak era kepemimpinannyaDia kembali menjelaskan, pihaknya pada waktu itu hanya menyiapkan masterplannya, sedangkan mengenai hal-hal yang bersifat detil belum pernah dibahas.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu memang mengakui, DPR di era kepemimpinannya memang pernah membuat maket tetapi maket kasarTujuannya untuk member petunjuk pada DPR periode berikutnya tentang tata letak bangunan di komplek parlemen.

“Kita hanya tetapkan masterplan supaya kalau didirikan bangunan lagi di komplek parlemen, maka posisinya harus seperti ini, luasnya tidak boleh melebihi ketentuan dan sebagainya sehingga tidak terjadi centang perentang,” kata Agung.

Ditanya, apakah masih perlu dibangun gedung DPR yang baru, dengan hati-hati sekali Agung menjawab, perlu karena kebutuhan ruangan makin meningkatApalagi DPR sekarang ini mempunyai staf ahli sementara gedung Nusantara I DPR, tempat para anggota DPR berkantor sudah overloaded.

“Oleh sebab itu diperlukan bangunan gedung yang baru tetapi sebaiknya sederhana saja, tidak usah yang mewah-mewah, apalagi ada kolam renangnyaKarena DPR periode yang dulu juga tidak pernah berfikir soal kolam renang,” ujarnya sambil tertawa.

“Imbauan membangun gedung yang sederhana ini karena proyek-proyek pembangunan di pemerintahan sendiri banyak yang dikurangi fasilitasnyaSemua itu demi memprioritaskan hal yang lebih penting terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,’’ tambah Agung Laksono(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KTM Jadi Kawasan Pertanian Organik