jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran berat terhadap calon presiden 2024 Prabowo Subianto.
Hal itu lantaran sempat muncul pernyataan dari politikus Budiman Sudjatmiko yang mengaku telah menanyakan perihal kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 kepada Prabowo.
BACA JUGA: Brigadir Agil Hilang Sejak 2019, Komnas HAM Turun Tangan
Prabowo pun disebut mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan tersebut.
“Seharusnya pengakuan Prabowo tersebut disampaikan kepada Komnas HAM sebagai institusi negara yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat,” ucap Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dalam keterangan resmi, Senin (13/11).
BACA JUGA: Loyalis Prabowo Tuding Wiranto Cs Lepas Tangan dari Kasus 1998
Mereka memandang pernyataan Budiman Sudjatmiko tersebut makin memperkuat dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997/1998.
Untuk itu, Menteri Pertahanan itu tidak bisa lepas dan memang sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.
BACA JUGA: Goenawan Mohamad: Banyak Sekali Kebohongan yang Diucapkan Presiden
“Dalam konteks ini, pernyataan Budiman tersebut menjadi informasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat hal ini akan mendukung upaya penuntasan kasus penculikan dan penghilangan paksa,” tutur koalisi itu.
Penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998 jauh dari kata selesai. Terlebih, hingga kini masih terdapat 13 orang aktivis yang masih hilang.
“Sehingga sepanjang mereka belum ada kejelasan di mana dan bagaimana kondisinya, maka kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa belum bisa dianggap selesai,” lanjutnya.
Adapun pernyataan Prabowo yang mengakui bahwa mereka yang diculik sudah dia kembalikan disebut justru tidak menghapus begitu saja kejahatannya.
Pengakuan Prabowo tersebut makin memperkuat bahwa memang dia menjadi pihak yang harus dmintai pertanggungjawaban.
Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yeng memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998.
“Budiman Sudjatmiko harus dimintai keterangannya oleh Komnas HAM, terutama untuk memperkuat bukti-bukti dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Bongkar Skenario Istana soal MK, lalu Sebut Nama Pratikno
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi