jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti perlunya pemerintah memberikan keadilan semasa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 16 Agustus 2021.
Misalnya, pemerintah tidak terus memberikan kesempatan masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia pada saat rakyat diminta tetap di rumah semasa PPKM berlevel.
BACA JUGA: Mardani Ali Sera Menilai Hal Ini Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
"Jika TKA terus dibuka sementara PPKM terus berjalan, sangat tidak jelas ke pemihakan pemerintah," kata Mardani melalui layanan pesan, Selasa (10/8).
Selain keadilan, anggota Komisi II DPR RI itu berharap kepada pemerintah memberikan bantuan tunai kepada rakyat kecil terdampak kebijakan PPKM berlevel.
BACA JUGA: 51 Pegawai KPK Dipecat, Begini Reaksi Mardani PKS
"Perlu benar-benar jaga kesejahteraan masyarakat kecil. Kasihan sekali penderitaan warteg, tukang becak hingga tukang porter. Mesti ada mekanisme crash program untuk mereka. Berat, berat, dan berat," ujar Mardani.
Pemerintah diketahui memperpanjang PPKM level 4 selama dua pekan di luar Jawa-Bali, yakni mulai 10 sampai 23 Agustus.
BACA JUGA: Mardani PKS Bereaksi Keras Soal Temuan 34 TKA Masuk ke Indonesia Selama PPKM
Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di wilayah Jawa-Bali, mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, yang dilanjutkan hingga 9 Agustus 2021.
"Arahan Presiden RI PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers PPKM di Jakarta, Senin (9/8).
Menurut eks Menko Polhukam itu PPKM Level 4 yang diterapkan pada 26 Juli-9 Agustus telah membawa perbaikan di skala nasional dibanding sebelumnya.
Dia memerinci perbaikan itu di antaranya menurunnya angka konfirmasi harian, kasus aktif, tingkat kesembuhan, hingga persentase tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19.
Kendati demikian, dia mengimbau masyarakat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga akan meningkatkan kegiatan tracing, testing, dan treatment (3T).
Luhut menegaskan pemerintah akan berusaha mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi.
"Pemerintah akan mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan BLT desa," tuturnya. (ast/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan