jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik keras pemerintah menyusul masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia selama penerapan PPKM di tanah air.
Menurut dosen Universitas Mercu Buana itu, pemerintah seharusnya konsisten menerapkan PPKM. Misalnya, menghentikan mobilitas orang yang menjadi sumber penularan Covid-19.
BACA JUGA: Arsul Sani: DPR Perlu Selidiki Masuknya Puluhan TKA Asal China saat PPKM Level 4
"Semua harus konsisten. PPKM bermakna menghentikan mobilitas bagi siapa pun, kecuali yang urgen dan darurat," kata Mardani melalui layanan pesan, Senin (9/8).
Menurut alumnus Universitas Indonesia itu, adanya pergerakan TKA selama PPKM bisa berimbas negatif. Penularan kasus dari luar negeri masih bisa terjadi.
BACA JUGA: Puluhan TKA China Lolos Masuk Indonesia saat PPKM Level 4, Ternyata Ini Alasannya
"Jika itu terjadi, rakyat yang harus membayar harganya berupa ekonomi yang tidak jalan karena kasus terus tinggi," tutur Mardani.
Legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I itu menyadari 34 TKA yang masuk ke Indonesia mengantungi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) seperti yang disampaikan pihak Ditjen Imigrasi.
Namun, Mardani tetap tidak terima alasan ITAS yang memungkinkan TKA bisa bermobilitas di Indonesia. Alasan tersebut justru dinilai dia mencederai keadilan rakyat kecil.
"Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP, tetapi tetap diminta stay at home. Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik dan ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan pemerintah?" beber dia.
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menyampaikan informasi perihal 34 tenaga kerja asing (TKA) berpaspor China yang datang ke Indonesia pada Sabtu (7/8) kemarin.
Menurut Arya, mereka adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.
"Dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021,” kata dia melalui keterangan persnya, Minggu (8/8).(ast/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan