jpnn.com, JAKARTA - Massa Aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat Indonesia (ARMI) menggelar aksi penyampaian pendapat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menuntut Lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021.
BACA JUGA: Menag Yaqut Cholil Kembali Dilaporkan ke KPK
"Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Korupsi telah menjadi salah satu masalah paling mendalam yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi.
"Inilah sebabnya mengapa korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa," kata Koordinator Aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat Indonesia (ARMI), Bung Wake, Jumat (2/8/2024).
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi di Malut, KPK Panggil Petinggi BPKM hingga Wiraswasta
Penanganan kasus korupsi yang tengah di tangani oleh Kajati Papua ini terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran Dana Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2021. Kasus ini terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 8 triliun.
Bung Wake mengatakan sejumlah saksi telah diperiksa dalam perkara ini. Namun detail nama-nama individu atau pejabat yang telah diperiksa sampai saat ini juga belum adanya tersangka dalam kasus tersebut.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi Rp1,3 T di PT ASDP, KPK Panggil Dirut Jembatan Nusantara Youlman Jamal
"Dengan ini kami mendesak KPK untuk segera mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021. Karena hingga saat ini, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua tidaklah menunjukan progres yang signifikan."
"Atas dasar tersebut dan lambannya Kejati Papua dalam menangani kasus tersebut, kami dari ARMI menilai KPK memiliki kapabilitas dan independensi yang lebih kuat dalam menangani kasus korupsi berskala besar seperti ini," ujarnya.
"Dengan wewenang yang dimiliki, KPK diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terbukti bersalah tanpa
ada intervensi dari pihak mana pun," imbuhnya.
Selain mendesak agar KPK segera mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi dana PON 2021 dari Kejaksaan Tinggi Papua guna memastikan proses hukum yang adil, transparan, dan tanpa tekanan, ARMI juga meminta agar proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan dilakukan secepat mungkin dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
ARMI mendesak KPK memeriksa dan menangkap Dr. NWS selaku pejabat penting di Papua 2021, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), karena diduga terlibat dalam Pengelolaan Dana PON yang merugikan negara senilai Rp 8 Triliun.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan melakukan berbagai aksi untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kami tidak akan diam sampai kasus ini diselesaikan secara tuntas dan transparan," pungkasnya.(ray/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean