jpnn.com - JAKARTA - Relawan dan partai pendukung pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana melakukan apel siaga, Kamis (17/7). Apel yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII ini mendapat kecaman dari kubu capres Jokowi-JK.
Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi JK-Yuddy Chrisnandi mengatakan, kegiatan itu tidak menghargai himbauan Presiden SBY yang meminta pasangan capres untuk menahan diri dan tidak melakukan pengumpulan massa sebelum hasil perhitungan suara diumumkan.
BACA JUGA: Panselnas Tetapkan 486 Titik Lokasi Seleksi CPNS dengan CAT
"Acara itu bisa dianggap tekanan kepada KPU karena dalam undangan yang tersebar di media sosial, dan grup BBM disebutkan bahwa apel siaga relawan diadakan dalam rangka konsolidasi agenda aksi jelang rapat pleno hasil pilpres oleh KPU Pusat," kata Yuddy kepada wartawan di Jakarta.
Berdasarkan undangan yang tersebar, apel siaga juga bertujuan untuk mengawal Prabowo-Hatta yang akan menghadiri Rapat Pleno Penetapan Pemenang Pilpres pada tanggal 22 Juli 2014 di kantor KPU. Disebutkan juga bahwa ada sekitar 50 ribu orang akan menghadiri apel.
BACA JUGA: Gelar Apel Siaga, Prabowo Hatta Dinilai Abaikan SBY
Yuddy menilai, rencana apel tersebut menandakan ketidaksiapan kubu Prabowo-Hatta terhadap kehendak rakyat. Apalagi mengacu data terakhir C1 yang masuk ke KPU seperti dikutip dari www.kawalpemilu.org, hingga Kamis pagi ini posisi Jokowi-JK mencapai 52,82 persen dan Prabowo Hatta 47,18 persen. Data tersebut berdasarkan 99,47 persen TPS yang sudah diproses.
"Jangan sampai kekhawatiran akan hasil pilpres diwarnai oleh pengerahan massa yang bisa menimbulkan konflik horizontal ujar politisi Partai Golkar ini.
Yuddy menambahkan, pengumpulan massa besar-besaran oleh pihak manapun terkait pilpres berpotensi menimbulkan kerawanan dan memperkeruh situasi.
BACA JUGA: Jokowi Larang Massa Pendukung Hadiri Pengumuman Hasil Pilpres
Ia pun menyerukan kepada seluruh relawan, kader partai koalisi, simpatisan dan seluruh pendukung Jokowi-JK, untuk tidak terpancing dengan berbagai provokasi pengerahan massa.
"Ikuti proses perhitungan tahap akhir di kota provinsi masing-masing, tidak perlu datang ke ibukota sebelum KPU secara resmi mengumumkan hasil pilpres tanggal 22 Juli nanti," ucap Yuddy. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Dapat THR
Redaktur : Tim Redaksi