jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (PLTTDLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan (KLHK) menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pemulihan terkontaminasi dan tanggap darurat limbah di Hotel Mercure Bandung City Center, Jawa Barat.
Direktur Jenderal PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan karena bisa memberikan pemahanan dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, khususnya limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
BACA JUGA: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, KLHK & Warga Gelar Aksi Bersih Pantai
"Melalui kegiatan ini para peserta diharapkan memiliki kompetensi serta kemampuan untuk melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 secara cepat dan tepat," ungkap Rosa Vivien dalam siaran persnya, Rabu (12/6).
Dia menambahkan pihaknya berkomitmen menjawab tantangan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan industri yang berdampak pada kondisi lingkungan.
BACA JUGA: KLHK Perkuat Peran Generasi Muda dalam Upaya Konservasi Air
Terutama, fokus pada tantangan pengelolaan limbah B3 di berbagai industri.
Menurut dia, limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan kontaminasi pada lingkungan.
BACA JUGA: Eks Kades di Riau Ditangkap KLHK Setelah Buron Selama 4 Bulan, Kasusnya Berat
"Kecelakaan dalam proses produksi atau pengangkutan dari pelaku pengelolaan Limbah B3 yang tidak bertanggung jawab merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaan limbah B3," ungkapnya.
Selain edukasi lingkungan, kegiatan itu juga menggelar Coaching Clinic yang komprehensif seperti pemulihan lahan terkontaminasi LB3 institusi, penanggulangan kedaruratan dan penetapan fasilitas pengelolaan limbah B3, dan
Training of Trainers (ToT) Penyusunan Dokumen Kedaruratan untuk Pemerintah Daera.h
"Bimbingan Teknis ini diharapkan menjadi platform yang efektif dalam membangun sumber daya manusia yang mumpuni dalam menangani situasi darurat serta melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi," tuturnya.
Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempertegas tugas, peran, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan akademisi, dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penyelenggaraan ToT untuk pemda menjadi sangat penting karena penyusunan dokumen program kedaruratan merupakan hal krusial dalam upaya menghadapi persoalan yang terjadi.
Persoalan ini harus dihadapi bersama sehingga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
ToT menjadi penting karena penyusunan dokumen merupakan kewajiban setiap kegiatan usaha dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Penyusunan dokumen juga menjadi kewajiban pemerintah di tingkat nasional. Seluruh dokumen memiliki alur masing-masing yang menyokong perjalanan program. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Gelar Panggung Kolaborasi Rimbawan, Begini Pesan Menteri Siti
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian