Gelar Doktor Honoris Causa IPDN Bukti Kenegarawanan Megawati

Rabu, 07 Maret 2018 – 20:11 WIB
Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa dari Mokpo Nasional University, Korea Selatan, Kamis (16/11).

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru menilai keputusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberi gelar doktor honoris causa kepada Megawati Soekarnoputri sangat tepat.

Menurut Falah, Megawati yang juga ketua umum PDI Perjuangan berhasil membawa Indonesia melewati masa transisi demokrasi.

BACA JUGA: Satu Lagi, Gelar Doktor Honoris Causa untuk Bu Mega

Selain itu, Megawati juga mampu menjadi pemimpin yang bagus ketika menjabat sebagai presiden kelima Indonesia.

Falah menjelaskan, menjadi presiden perempuan di negara dengan penduduk mayoritas muslim tidak mudah.

BACA JUGA: 5 Keuntungan PDIP Buru-Buru Umumkan Usung Jokowi di Pilpres

Tantangan yang dihadapi Megawati ketika menjadi presiden juga sangat berat.

“Namun, Ibu Megawati mampu membuktikan beliau sukses membawa Indonesia pasca-Orde Baru tinggal landas menuju cita-cita demokrasi," kata Falah, Rabu (7/3).

BACA JUGA: Perkuat Diplomasi Jokowi, PDIP Genjot Kerja Sama dengan ALP

Anggota DPR itu menilai Megawati merupakan pemimpin yang menempatkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

"Ibu Megawati adalah sosok pemimpin nasionalis-religius. Nilai-nilai kebangsaan beliau bersanding dengan nilai-nilai kemanusian yang bersumber dari cita-cita Islam," ujar Falah.

Selama menjadi presiden, sambung Falah, Megawati konsisten membela kemerdekaan Palestina.

Putri Presiden Pertama Indonesia Soekarno itu juga menolak dengan tegas invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak.

"Ini adalah konsistensi Ibu Megawati dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa penjajahan atas bangsa lain tidak boleh terjadi di muka bumi ini," tegas pria yang karib disapa Gus Falah itu.

Wakil bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) itu menambahkan, PDIP terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sikap PDIP juga diteruskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Falah menambahkan, sejumlah lembaga negara lahir pada era kepemimpinan Megawati.

Di antaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bayangkan bagaimana jadinya negara ini jika KPK tidak jadi didirikan kala itu? Karena itu, kita patut bersyukur atas komitmen Ibu Megawati terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Falah.

Di bidang politik, imbuh Falah, Megawati juga membuat terobosan dengan melahirkan pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Menurut Falah, pilpres langsung tidak akan terjadi tanpa komitmen besar Megawati.

“Kendati setelahnya Ibu Megawati tidak lagi menjabat sebagai presiden, tapi justru di situlah letak kenegarawanan Ibu Megawati yang menjunjung tinggi hak suara rakyat, one man one vote, jauh di atas kepentingan pribadinya," ujar Falah. (rmol/jpg/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kang Hasan Ingin Pendidikan Karakter di Jabar Diperkuat


Redaktur & Reporter : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler