jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Forum Komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 4-6 September 2023.
Kegiatan yang digelar secara hybrid itu diikuti oleh 500 peserta dan dihadiri dari perwakilan kementerian terkait, Kadin, Apindo, SP/SB, akademisi, DJSN, BPJS Ketenagakerjaan, ILO Jakarta, World Bank Jakarta, hingga praktisi/pengamat jaminan sosial.
BACA JUGA: Nurhayati DPR Dorong Kemnaker Realisasikan Program Kerja 2023 Sesuai Target
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan kegiatan ini sangat penting karena jumlah penduduk Indonesia yang bekerja belum seluruhnya terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Padahal program tersebut memiliki banyak manfaat, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP).
BACA JUGA: Sukses Hadirkan Program Inovatif untuk Negeri, Kemnaker Raih Merdeka Award 2023
"Begitu besarnya manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi belum imbang dengan jumlah kepesertaan yang ada," ucap Menaker Ida saat membuka Forum Komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (4/9).
Dia membeberkan, data Sakernas BPS per Februari 2023 menunjukkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 211,59 juta orang.
BACA JUGA: Indonesia-Australia Teken MoU Pilot, Kemnaker: Buka Peluang Pengembangan Keterampilan
Dari jumlah tersebut penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, yang didominasi penduduk bekerja di sektor informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12%), sedangkan di sektor formal sebanyak 55,29 juta orang (39,88%).
Sementara itu, data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2023 jumlah kepesertaan sebanyak 37,40 juta tenaga kerja, terdiri dari peserta penerima upah (PU) sebanyak 31,05 juta, peserta bukan penerima upah (BPU) sebanyak 6,35 juta, peserta pada sektor jasa konstruksi sebanyak 7,40 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 391.344 tenaga kerja.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan dari seluruh penduduk Indonesia yang bekerja dan terlindungi dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 26,97%, dan 7,61 persen adalah pekerja sektor informal.
"Kondisi ini harus didiskusikan, dikolaborasikan bagaimana memastikan bahwa semua mendapatkan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami harus memastikan kami bisa melakukan kolaborasi dan sinergitas," kata dia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen Kemnaker Sebut 114 Peserta Ikuti Seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023-2028
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian