jpnn.com, JAKARTA - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada masyarakat untuk menolak praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2024.
Seruan itu disampaikan Koordinator Penanganan Pelanggaraan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat melakukan patroli dalam rangka rangka sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk mencegah dan menolak praktik politik uang di Kecamatan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (24/11/2024) malam.
BACA JUGA: Cegah Serangan Fajar, Bawaslu Kepulauan Seribu Sita Paket Sembako di Masa Tenang
Dalam patroli tersebut juga hadir Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandjar Nugraha dan Komisioner, Panwascam Koja, Panwascam Cilincing serta Kompol Gilang selaku Penyidik Polda Metro Jaya dan Putri Manurung dari Kejaktian Tinggi Jakarta.
Menurut Benny, patroli ini untuk memastikan tidak ada praktik politik uang.
BACA JUGA: Benny Sabdo: Bawaslu DKI Gelar Patroli Pengawasan Politik Uang
“Politik uang itu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk materi yang lain seperti sembako, voucher,” ujar Benny Sabdo.
Benny berharap di wilayah Koja tidak ada praktik politik uang. “Jika ada, bapak-bapak dan ibu, silakan sampaikan kepada kami,” ujar Benny Sabdo.
BACA JUGA: Pilkada Masuk Masa Tenang, Bawaslu Serang Fokus Mengawasi 2 Titik Rawan
Pada kesempatan itu, Benny juga mengimbau warga dan aparat untuk menertibkan alat peraga kampanye.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandjar Nugraha juga mengimbau PPS/PPK dan warga untuk menerbitkan alat peraga kampanye (APK).
Terpilih, beberapa mahasiswa meminta masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada kontestasi Pilkada serentak 2024.
Pasalnya, politik uang akan merusak demokrasi dan akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak berkualitas untuk memimpin masyarakat dan daerahnya.
Permintaan itu disampaikan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret – Solo Jihan Asti Kurniawati dan Mahasiswi FISIP Univernitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Robbybatus Saaidah di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Menurut Jihan Asti, pengawas Pemilu seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam perlu melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pilkada serentak 2024.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari