Gelar Seminar Pendidikan, GMKI Menagih Janji Kampanye Jokowi – Ma’ruf Amin Soal Infrakstruktur Langit

Jumat, 15 Mei 2020 – 02:25 WIB
Suasana saat Webinar Nasional Pendidikan bertema “Wajah Baru Pendidikan di Era IR 4.0” yang diselenggarakan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pada hari Senin (11/5/2020). Foto: Humas GMKI

jpnn.com, JAKARTA - Webinar Nasional Pendidikan dengan mengambil tema “Wajah Baru Pendidikan di Era IR 4.0” yang diselenggarakan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pada hari Senin (11/5/2020) melahirkan beberapa poin penting untuk menjadi perhatian pemerintahan Jokowi di masa pendmi Covid-19.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Korneles Galanjinjinay menyampaikan salah satu alasan pelaksanaan Webinar tersebut adalah dalam rangka merespons situasi wabah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan hingga akhirnya berimbas pada kekhawatiran terabaikannya beberapa sektor penting, seperti halnya bidang pendidikan oleh pemerintah.

BACA JUGA: Bertemu Menko PMK Muhadjir, PP GMKI Dorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

Menurut Korneles, Pandemi ini memang memaksa kita harus menggunakan teknologi untuk melanjutkan pembelajaran di sekolah. Tetapi, sebenarnya bukan hanya karena pandemi ini juga, seharusnya ada atau tidak ada pandemi ini pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung modernisasi pendidikan kita.

“Karena kita akan masuk era baru, era revolusi industri keempat,” kata Korneles mengawali webinar.

BACA JUGA: Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji: SDM Unggul Hanya Retorika

Korneles juga menambahkan persoalan selama ini ada di daerah-daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia), persoalan infrastruktur dan lain-lain yang tidak merata.

Untuk menjawab itu, dia mengingatkan pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin soal janji kampanye di Pilpres 2019 tahun lalu. Khususnya soal janji pembangunan infratruktur langit yang dinilainya belum konkret sehingga pembelajaran pun terkendala di masa pandemik karena harus bergantung pada media pembelajaran virtual.

BACA JUGA: Perlu Skema Bantuan untuk Klaster Mahasiswa Terdampak Covid-19

“Kita dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden akan membangun infrastruktur langit, tetapi sampai sekarang juga enggak terjadi. Malah kita kaget dengan kekagetan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu rapat dengar pendapat dengan DPR RI, itu beliau kaget bahwa ada daerah yang tidak ada jaringan dan listrik menjadi persoalan ini sudah sejak Republik ini Merdeka,” kata Korneles.

GMKI juga menyerukan agar pemerintah segera membenahi persoalan-persoalan itu secepatnya, jika tidak diantisipasi dan dipersiapkan maka Indonesia akan dihancurkan loleh gelombang revolusi keempat itu sendiri, dan imbasnya akan membuat pendidikan dan SDM Indonesia akan tertinggal jauh dari Negara-negara lain.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Arif Satria sebagai narasumber dalam webinar tersebut menyampaikan pentingnya mengubah mental dan maindset dikalangan pelajar atau mahasiswa menjadi pola pikir pembelajar, pembelajar yang tangguh dan pembelajar yang  lincah yang bisa adaftif terhadap perubahan.

Selain itu, mengubah motode belajar dari konvensional ke metode merdeka belajar dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk meramu paket belajar yang cocok untuk masa depannya.

Sebelumnya perguruan tinggi seolah lebih tauh menentukan masa depan mahasiswa, sekrang dalam merdeka belajar ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk meramu kira-kira paket (mata kuliah) apa yang cocok untuk masa depannya. Karena itulah orang-orang yang harus kita siapkan adalah orang-orang yang bermental pembelajar, pembelajar yang tangguh dan pembelajar yang lincah yang bisa adaftif terhadap perubahan, karena sekali lagi kalau kita merespon perubahan selamanya kita akan dikendalikan perubahan itu sendiri.

“Oleh karena itu, kita harus jadikan pendidikan Indonesia untuk mencetak orang-orang menjadi trendsetter perubahan,” jelas Prof Arif Satria.

Sementara itu, Rektor Universitas Cenderawasih (UNCEN), Dr Apolo Safanpo yang juga hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya penanaman nilai dan pendidikan karakter bagi genarasi muda. Pasalnya, para genarasi muda nantinya akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor dan juga akan menjadi pemimpin masa depan bangsa.

“Mereka (generasi muda) akan menjadi pelaku pelaku pembangunan di berbagai sektor pada saat itu. Oleh karena itu, negara-negara di dunia sedang melaksanakan manajemen talent,” kata Dr Apolo Safanpo.

Menurut Apolo Safanpo, manajemen talent adalah pembimbingan, pendampingan dan pengkaderan yang dilakukan pada generasi muda untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

“Nah, seseorang dipilih menjadi pemimpin itu bukan karena dia mengetahui segala sesuatu, bukan karena dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan juga karena dia terampil punya kompetensi yang tinggi,” katanya.

Menurutnya, seseorang dipilih menjadi pemimpin itu karena memiliki nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan, dia selalu berlaku jujur dan adil menghargai orang lain, menghormati orang lain dan mempunyai nilai karakter yang baik.

“Oleh karena itu saya sekali lagi menggaris bawahi bahwa kita boleh saja terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi semua itu harus dilakukan sekali lagi tanpa meninggalkan pendidikan karakter sebagaimana digariskan dalam konstitusi kita,” jelas Dr Apolo Safanpo.

Direktur Belmawa Kemendikbud RI, Prof Aris Junaidi menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Indonesia emas 2045 pemerintah melalui Kemendikbud RI telah mempersiapkan beberapa paket kebijakan menyangkut peningkatan SDM.

Dalam penjelasannya, bahwa episode-episode yang dilakukan pemerintah sejauh ini telah berjalan. Salah satunya tentang merdeka belajar yang membahas tentang ujian nasional, sementara episode kedua tentang kampus merdeka yan keduanya sudah di launching.

Selanjutnya terkait dengan pembenahan SDM sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, khusus dibidang pendidikan tinggi telah ditetapkan 7 poin, diantaranya adalah perguruan tinggi sebagai produsen Ipteknet, inovasi dan  pusat keunggulan, kemudian kerjasama perguruan tinggi, industri dengan pemerintah, dan peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Selain itu, pengembangan bidang keilmuan dan inovasi pembelajaran, pembiayaan pendidikan tinggi yang akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja APBN dan perwujudan diferensiasi misi dan juga penguatan kelembagaan perguruan tinggi.

Selain itu, dalam rangka menyambut IR 4.0, pemerintah melalui Kemendikbud telah melakukan reorientasi kurikulum dan juga student centre learning, cooperation dan juga proses belajar bisa dimana-mana dan general education.

“Kami sampaikan bahwa memang di era revolusi industri 4.0 ini, kita sejak tahun lalu menganjurkan untuk melakukan reorientasi kurikulum, kemudian juga student center learning dan juga belajar itu bisa di mana-mana ya atau bisa di mana-mana untuk belajar dan juga general education yang sudah kita berikan hibah kepada beberapa PTN maupun PTS untuk menanggapi revolusi industri 4.0,” jelas Prof Aris Junaidi.

GMKI melalui Kabid Medkominfo PP GMKI, Benardo Sinambela sebagai pemandu dalam webinar menyampaikan agar pemerintah tetap memperhatikan secara khusus keberlangsungan proses pembelajaran dimasa pandemi Covid-19.

Keberlangsungan proses pembelajaran adalah tanggungjawab moral pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan, harus dijamin tetap berjalan agar tujuan pengembangan SDM terus terjadi meskipun situasinya sulit.

Kampus juga diharapkan tidak lepas tanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan proses transfer ilmu kepada mahasiswa karena menyerah pada situasi.

Khusus untuk situasi terkini ditengah wabah Covid 19, kami giat mendorong supaya kampus juga terlibat bekerja sama dengan pemerintah memperhatikan mahasiswa dan perkembangannya, demi tercapainya tujuan pengembangan SDM.

Benardo mengingatkan jangan sampai kita juga terpuruk SDM-nya pasca Covid-19 ini karena ketidak cakapan kita dalam penanganan dan antisipatif. Kalau bisa, semua kampus harus bisa menjamin pelaksanaan kuliah online.

“Jangan lagi membebankan mahasiswa. Artinya harus ada suplai sarana fasilitas atau media untuk mengikuti kelas online. Ini logis dilaksanakan, karena mereka sudah bayar uang kuliah dengan mahal, dan di lain sisi aktivitas di kampus tidak ada, otomatis ada selisih biaya, dan konsekuensi dari tanggung jawab kampus adalah memastikan mahasiswa tetap mendapat pembelajaran meski metodenya harus online,” katanya.

“Jika tidak, kampus bisa dinilai lepas tugas dan tanggungjawabnya sebagai institusi pendidikan,” tegas Benardo menutup sesi diskusi online tersebut.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler