jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud Iwan Syahril akan menghadapi masalah besar terkait kekurangan guru.
Pasalnya, saat ini lebih dari 60 persen guru berstatus non-PNS
BACA JUGA: Astaga, Besaran Gaji PPPK Dibahas Lagi dari Awal
Bahkan Ramli memprediksikan kekurangan guru akan semakin besar dalam 5 tahun ke depan. Lantaran jumlah guru pensiun juga membesar.
Dia menyebutkan, tahun 2020, ada 72.976 guru pensiun. Lalu tahun 2021 ada 69.757 guru pensiun.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer Non-K2 Sering Komunikasi dengan Kepala BKN, Oh Ternyata
Selanjutnya tahun 2022 ada 86.650, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 ada 78.420 guru PNS yang pensiun.
"Gelombang guru pensiun yang semakin besar dari tahun ke tahun akan menjadi ancaman serius akan ketersediaan tenaga pendidik Indonesia," kata Ramli dalam pesan tertulisnya, Jumat (8/5).
BACA JUGA: Pasien COVID-19 Pulang Usai Isolasi, Sampai di Rumah Langsung Terhenyak, Ya Ampun
Sementara itu kekecewaan para pendidik di daerah khusus juga perlu mendapat perhatian dari Dirjen GTK.
Guru-guru daerah khusus ini adalah garda terdepan kita di daerah 3T (terisolir, terdepan, terluar) baik yang berstatus PNS apalagi yang berstatus honorer.
Selain itu lanjut Ramli, penentuan daerah khusus pendidikan yang mengacu kepada data Kementerian Desa tentu saja menjadi masalah.
Sebab, beberapa kabupaten tidak termasuk daerah tertinggal oleh Kementerian Desa tetapi mereka memiliki kecamatan-kecamatan atau desa desa yang sangat terpencil bahkan memiliki medan yang sangat sulit untuk dicapai.
Misalnya Pangkajene dan kepulauan yang dari sisi kabupatennya terhitung sejahtera tetapi memiliki kepulauan-kepulauan yang sangat jauh dari daratan.
"Dirjen GTK harus membuat prototipe guru ideal sehingga guru-guru kita melakukan upaya maksimal untuk bisa mencocokkan diri dengan prototipe tersebut," ujarnya.
Kemendikbud juga diminta untuk tidak mengandalkan layanan pendidikan berbayar bagi dunia pendidikan kita karena fungsi dan peran guru tidak akan mungkin bisa dilepaskan dengan keberadaan layanan pendidikan berbayar tersebut terutama dari sisi pendidikannya.
"Layanan pendidikan berbayar hanya bisa menggantikan bimbel. Bukan menggantikan sekolah yang unsur pendidikannya lebih kuat dari unsur pengajarannya," pungkas Ramli. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad