jpnn.com, JAKARTA - Pakar epidemologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak lengah, meski kasus COVID-19 terus menurun.
Pasalnya, Indonesia belum terbebas dari COVID-19.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari Letjen Dudung Pangkostrad, Sebut Temuan Senjata Rakitan
Bahkan bahaya ancaman gelombang ketiga masih mengintai.
"Masyarakat dan pemerintah harus hati-hati dalam menanggapi penurunan kasus COVID-19 saat ini," ujar Dicky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/9).
BACA JUGA: Ternyata ini Penyebab Ribuan Pasien COVID-19 di Sumsel Meninggal
Dicky mengingatkan sebab vaksinasi yang telah dijalankan oleh pemerintah belum melebihi 50 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Untuk itu, kegiatan yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus harus betul-betul dihindari.
BACA JUGA: Ingin Terbebas dari Penyakit Jantung, Stroke, Diabetes? Hindari 3 Hal ini
Masyarakat diminta tidak terlalu cepat merayakan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia.
Rencana untuk menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang sebaiknya dihindari, mengingat Indonesia masih dalam bayang-bayang terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19.
"Protokol kesehatan dalam satu kegiatan bukan barang ajaib atau jaminan."
"Protokol kesehatan akan berfungsi efektif ketika data-data atau indikator memang sudah kuat," ucapnya.
Indikator tersebut yakni testing, tracing dan treatment (3T).
Ketika hal tersebut diterapkan dengan baik, artinya protokol kesehatan dijalankan dengan baik.
Kalau masih sekadarnya, maka risiko lonjakan kasus akan terbuka lebar.
Dia mencontohkan terjadinya lonjakan kasus saat pemerintah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
Menurutnya hal itu menjadi salah satu bukti ancaman COVID-19 gelombang ketiga bisa saja terjadi di Tanah Air ketika masyarakat abai.
Kondisi itu akan makin rumit lantaran sudah dibukanya tempat-tempat umum, misalnya, mal atau pusat perbelanjaan bagi masyarakat.
"Gelombang ketiga itu sangat bisa terjadi karena cakupan vaksinasi masih belum lebih dari setengah populasi yang lengkap."
"Hal tersebut bisa diperparah dengan ancaman varian baru COVID-19 serta belum meratanya pelaksanaan 3T di Indonesia," katanya.
Menurut Dicky, kondisi setiap daerah untuk menerapkan standar aman dari COVID-19 tidak bisa disamakan.
Terlebih lagi kemampuan dan kemauan setiap daerah melakukan 3T berbeda-beda.
Sehingga, pemerintah tetap harus membatasi kegiatan yang tidak perlu.
"Pelonggaran pembukaan aktivitas apa pun itu bukan tanda aman," pungkas Dicky.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang