jpnn.com - JAKARTA—Tantangan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), KH Zulkifli Muhadli untuk menggelar debat terbuka terkait indikasi dugaan korupsi senilai Rp 41 M lebih yang dituduhkan oleh Gerakan Masyarakat (Gemas) Peduli KSB, mendapat respon positif dari Ketua Gemas Peduli KSB, Ustad NasrumMenurut Ustad yang dihubungi via telepon seluler Minggu (19/10), Gemas Peduli KSB akan hadir dalam debat tersebut jika semua undangan yang direncanakan oleh bupati KSB hadir.
Sebelumnya, bupati KSB dalam konfrensi pers di kantor bupati setempat, Kamis (16/10) lalu, menegaskan pihaknya akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Polda NTB, Polres, Kejati NTB dan Kejari Sumbawa serta perwakilan BPK dan BPKP dalam debat terbuka yang rencananya akan diadakan di KSB 25 Oktober nanti.
"Bupati KSB harus menginformasikan positif tidaknya mereka hadir dalam debat tersebut, jika semuanya positif maka kami pun akan positif hadir," jelas Ustat Nasrum.
Ditambahkan, alangkah baiknya juga kalau yang hadir langsung ketua KPK supaya masyarakat KSB bisa mengetahui sejauhmana kapasitas bupati KSB untuk mendatangkan ketua KPK dalam waktu singkat ke KSB.
"Kehadiran semua personil aparat penegak hukum tersebut tidak lain agar perdebatan yang diagendakan bupati KSB tidak menjadi debat kusir," jelas Ustad.
Sementara itu, Direktur Yayasan Serikat Tani Pembangunan KSB, Muhammad Rizal menilai rencana debat tersebut merupakan pekerjaan sia-sia
BACA JUGA: Golkar Sumsel Pecat 8 Kadernya
Pasalnya, tidak ada aturan hukum yang menegaskan debat terbuka akan menyelesaikan persoalan hukum terkait dengan indikasi dugaan korupsi yang melibatkan bupati KSB."Hukum diselesaikan lewat pengadilan, bukan lewat debat," tegas Rizal
"Jika salah satu tidak memenuhi undangan, kami juga tidak akan hadir," tegas Amir Jawas.(sid/jpnn)
BACA JUGA: Penghargaan Golkar pada Dua Tokoh Sumbar
BACA JUGA: Komnas HAM Kecam Oknum Brimob Sulsel
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Buka Jambore Pandu ASEAN
Redaktur : Tim Redaksi