jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Digital Segmen Pemerintahan.
ToT yang digelar pada 14-15 November itu merupakan hasil kolaborasi Kemendikbudristek dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).
BACA JUGA: Ada Model Pembelajaran Terbaru Bagi ASN, Fokus Literasi DigitalÂ
Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan Kemenkominfo Niki Maradona mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempersiapkan para ASN Kemendikbudristek menjadi trainer atau pelatih literasi digital di lingkungan pemerintahan pada 2023 mendatang.
"Trainer literasi digital diharapkan bisa mendorong ASN Kemendikbudristek mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik,” tutur Niki Maradona dalam keterangannya, Minggu (27/11).
BACA JUGA: ASN Kemenkes Dilatih Jadi Trainer Literasi Digital pada 2023
Praktisi literasi digital Teddy Sukardi dalam ToT itu menjelaskan soal perangkat keras dan lunak teknologi digital. Menurut dia, para ASN dituntut memahami perangkat-perangkat tersebut untuk memudahkan pekerjaan.
“ASN harus memahami penggunaan perangkat dan aplikasi. Itu dapat digunakan untuk mengembangkan konten digital dalam konteks bidang pekerjaan,” tutur Teddy.
BACA JUGA: Kemendikbudristek Ajak Perwakilan Negara ASEAN Mengenal Kearifan Lokal Indonesia
Praktisi lainnya, Tri Hadiyanto Sasongko, menyampaikan materi mengenai peran media sosial bagi sektor pemerintahan.
Menurut Tri, ASN harus memahami hal-hal yang diperbolehkan maupun dilarang dilakukan di medsos.
"Terdapat sanksi bagi ASN yang menyampaikan pendapat berisi ujaran kebencian di sosmed. Hal tersebut dikategorikan pelanggaran berat,” tutur Tri.
Adapun praktisi keamanan digital Andri Johandri menjelaskan soal maraknya kebocoran dan pencurian data. Menurut dia, apa pun yang terkoneksi dengan internet rawan diretas.
"Tidak ada yang bisa menjamin keamanan data, bahkan sekarang ini bisa lihat bahwa banyak domain universitas yang diretas hacker,” jelasnya.
Andri menambahkan setiap orang harus membekali diri dengan kemampuan digital sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selanjutnya, praktisi keamanan digital lainnya, Hari Singgihnugroho, memaparkan soal kedaulatan informasi. Menurut dia, informasi yang kini menjadi aset vital justru kerap dianggap tidak terlalu penting dipertahankan.
“Informasi harus dilindungi karena sebetulnya target pencurian dari peretasan adalah informasi yang kami miliki,” jelasnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendikbudristek Hanjar Basuki menjelaskan nantinya para trainer tersebut akan menyalurkan ilmu mengenai literasi digital kepada seluruh pegawai. "...demi mengawal program-program kementerian/lembaga untuk mendukung visi dan misi presiden," katanya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi