Gerakan HMS Soroti Kasus Korupsi BLBI Lewat Musik

Minggu, 02 Juli 2023 – 18:56 WIB
Ketua Umum HMS Center. Hardjuno Wiwoho dan Pendiri The HMS Band, Sasmito Hadinegoro di sela-sela acara Pentas Live Music Car Free Day di Jakarta, Minggu (2/7). Foto: Gerakan HMS

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) turun ke jalan untuk menyoroti sulitnya mengurai benang kusut kasus mega skandal korupsi keuangan negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai kasus korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka.

Lewat grup musik The HMS Band, grup band yang digawangi Hardjuno Wiwoho, Bona Paputungan dan Digo Dz ini terus ‘berdakwah’ memerangi korupsi yang merupakan musuh besar seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Gerakan HMS Dorong DPD RI Segera Bentuk Pansus BLBI Gate

Menurut Hardjuno, musik menjadi sarana kampanye yang efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya BLBI Gate ini.

Dia menyebutkan tujuan dari gerakan tersebut agar generasi anak cucu bangsa ini jangan sampai menjadi pewaris utang abadi.

BACA JUGA: LPEKN Desak Pansus DPD RI Tuntaskan Kasus BLBI

HMS Center terus melakukan sosialisasi terkait masalah BLBI ke generasi muda agar mereka sadar akan bahayanya jerat utang yang menggunung ini,”  ujar Hardjuno yang juga Ketua Umum HMS Center di sela-sela acara Pentas Live Music Car Free Day di Jakarta, Minggu (2/7).

Untuk itu, Hardjuno kembali mengajak seluruh rakyat Indonesia melawan kejahatan para obligor ini.

BACA JUGA: Eks Menkeu: Soeharto Saja Marah Melihat Kasus BLBI

Dia mengingatkan jangan membiarkan mereka yang maling uang negara tidur nyenyak.

“Mereka sudah kaya raya. Oleh karena itu, usut tuntas, penjarakan dan miskinkan mereka,” tegas Hardjuno.

Hardjuno melihat korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Perilaku korupsi ini sudah merajalela serta merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Hardjuno kembali menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia harus bangkit berdiri melawan perilaku koruptif ini.

“Jangan sampai kita abai. Korupsi ini penyakit akut yang bisa menggerogoti segala sendi kehidupan,” terangnya.

Lewat salah satu hits andalannya ‘BLBI Gate’, Hardjuno kembali mendesak pemerintah untuk menuntaskan BLBI Gate yang merupakan skandal korupsi keuangan terbesar di Indonesia ini.

Pasalnya, BLBI Gate menjadi sumber bencana bagi keuangan negara Indonesia saat ini.

“Kami tidak akan berhenti memerangi korupsi di Indonesia agar kejahatan korupsi lenyap dari negeri ini. Memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi komitmen perjuangan melawan koruptor ini harus terus menyala,” ujarnya

Lirik lagu BLBI Gate ini merupakan kritik sosial melihat maraknya korupsi di Indonesia yang mulai meresahkan masyarakat.

“Karenanya, kami berharap lirik lagu ini membangkitkan semangat masyarakat melawan korupsi,” tegasnya.

Harapannya, kata dia, pemerintah tergugah sehingga membuat kebijakan yang prorakyat. Selama ini, banyak kebijakan pemerintah yang terkesan menindas rakyat dan propengusaha kakap.

“Melalui lirik lagu, kami ingin melawan kezaliman pemerintah atas rakyatnya,” ujar Hardjuno.

HMS Center, kata Hardjuno mengingatkan masyarakat agar peduli dengan warisan utang abadi yang menjerat bangsa Indonesia ini.

Apalagi, utang ini dibayar dari uang pajak yang disetor dengan ngos-ngosan oleh rakyat dari seluruh Indonesia

“Dan, kelak utang abadi ini dibayar anak cucu kita yang menjadi pemilik negeri ini di kemudiaan hari. Jadi, jika tidak diwaspadai bukan mustahil bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan negara kita,” tegas Hardjuno.

Pendiri The HMS Band, Sasmito Hadinegoro mengatakan karya seni ini merupakan bentuk perjuangan membela rakyat serta untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat.

Sasmito berharap semoga warisan ini mampu membangkitkan generasi muda untuk ikut melawan penindasan dan korupsi sehingga membebaskan negeri dari jerat utang abadi.

Menurut Sasmito, masa depan bangsa ini akan berat jika tidak dilakukan koreksi total terhadap BLBI Gate dan Century Gate serta kebijakan Tata Kelola Keuangan Negara yang patut diduga melanggar amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 yang harus transparan dan akuntabel.

“Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI,” pungkas Sasmito.(fri/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Kembali Membentuk Pansus BLBI, Nih Targetnya


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler