jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J Mahesa menganggap kekhawatiran presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya perbedaan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berlebihan.
"Perbedaan ini hikmah. Perbedaan ini bukan perang badar. Ada standar ketatanegaraan dan hukum Negara. Kalau hari ini dikatakan sebagai perang itu sesuatu yang jauh. Berlebihan," kata Desmon di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/9).
BACA JUGA: Ingin Dapat Proyek, Teddy Renyut Serahkan Pelicin ke Kementerian PDT
Ditegaskan jika Gerindra mendukung kebijakan pro rakyat. Sementara terkait RUU Pilkada sendiri, sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra. Sehingga, dia menilai perbedaan itu suatu yang wajar dalam konteks menjaga keseimbangan.
"Kan ada yang menolak dan tidak menolak. Ini kan keseimbangan kontrol. Kalau dalam rangka pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keadilan, saya pikir wacana berbeda ini malah suatu hikmah untuk pembelajaran ketatanegaraan, harusnya dipikirkan sebagai hal positif," jelasnya.
BACA JUGA: Mantan Sesmil Ingatkan SBY Tak Bikin Rakyat Kecewa soal Mekanisme Pilkada
Ditambahkan, kalaupun nanti DPR memutuskan Pilkada dilakukan oleh DPRD, pihak-pihak yang tidak setuju masih bisa menempuh jalur Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review. Sehingga dia meminta pemerintah tidak panik.
"Kalau MK menyatakan tidak melanggar kan berarti pemerintah baru bikin amandemen baru. Kenapa kok ketakutan kembali ke orde baru. Apakah dengan (Pilkada) oleh DPRD melanggar Undang-Undang Dasar? Tidak juga kan?" tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pengusung Pilkada Tak Langsung Dicap Hanya Balas Dendam Politik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Tuding Ahok Banyak Bicara Ketimbang Kerja
Redaktur : Tim Redaksi