jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi rencana pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, ide Jokowi-JK itu terlalu prematur dan tidak dipikirkan masak-masak.
Anggota Tim Kampanye Prabowo-Hatta ini mengatakan, tidak ada jaminan kinerja Polri akan lebih baik di bawah kementerian. Kebijakan tersebut justru berpotensi menggangu independensi Polri.
BACA JUGA: Akil Mochtar Bantah Punya Affair dengan Sri Wahyuningsih
"Kalau kementeriannya dipimpin orang partai, itu akan mengganggu independensi institusi polri," kata Martin kepada wartawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (5/6).
Lebih lanjut Martin menuturkan, masalah di tubuh Polri sangat kompleks dan beragam. Karena itu, solusinya tidak mungkin sesederhana dengan merombak struktur organisasi seperti yang diusulkan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Jadi Tim Capres, Ali Masykur Merasa Tak Salahi UU Pilpres
Tapi yang pasti, lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, perlu pemimpin yang tegas untuk melakukan perubahan di tubuh Polri. Ia mengusulkan, presiden selanjutnya untuk tidak ragu-ragu mencopot Kapolri yang gagal menjalankan tugas.
"Presiden ke depan harus memberikan tugas dalam jangka enam bulan, kalau tidak selesai diberhentikan. Kalau presiden buat aturan itu, kapolri akan bekerja maksimal. Karena kalau tidak dia akan malu hanya bekerja enam bulan," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Masyarakat tak Butuh Pemimpin Cuma Bisa Berorasi tapi Miskin Kerja
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Para Penerima Penghargaan Kalpataru
Redaktur : Tim Redaksi