jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M.Taufik menilai hak interpelasi yang digagas Partai NasDem dan PDI Perjuangan sulit terealisasi.
Selain prosedur interpelasi yang sulit dipenuhi, unsur kesepakatan partai di parlemen DKI juga menentukan.
BACA JUGA: Cuek Tabrak Perda, M Taufik: Ini Era Gubernur Rakyat Kecil
"Interpelasi itu prosesnya panjang. Siapa yang setuju? Saya sebutin,Gerindra,PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat enggak. PDIP sama Nasdem berapa?" kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/2).
Meski demikian, interpelasi merupakan hak legeslatif dalam mengkritisi kebijakan eksekutif yang dianggap menyimpang.
BACA JUGA: Rakit Becak, Wakil Ketua DPRD Cuek Tabrak Perda
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI ini juga mengingatkan, sejauh ini tidak ada kebijakan Anies yang menyimpang.
Dia mencontohkan, kebijakan yang dikritisi oleh PDIP dan NasDem adalah penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL) berjualan.
BACA JUGA: Anies Pengin Menaikkan Pajak, Kritik Gerindra Sungguh Pedas
Menurutnya, kebijakan itu melindungi masyarakat kecil untuk tetap mengais nafkah.
"Saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil. DPRD nanti dianggap nggak berpihak sama rakyat," jelas dia.
Dia mengaku saat mengunjungi PKL Tanah Abang, sejumlah pedagang justru bersyukur karena Anies menjamin usahanya.
"Kemarin waktu kami datengi ke sana, mereka bilang, 'pak setelah 15 tahun dikejar-kejar, sekarang saya sudah tenang bisa menghidupi keluarga saya'," kata Taufik.
Taufik juga menilai, seharusnya partai yang tidak senang dengan kebijakan Anies, lebih dulu teriak karena ada pelanggaran serupa di DKI.
Banyak kedutaan dan objek vital lainnya di DKI yang menutup bahu jalan yang melanggar aturan.
"Kedutaan Besar Inggris dan Amerika, enggak diapa-apain tuh bertahun-tahun ditutup," tandas Taufik. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Memilih Prabowo Bukan karena Kagum tapi…
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga