jpnn.com, JAKARTA - Tren kasus virus corona atau covid-19 di Indonesia masih terus meningkat, belum ada tanda-tanda penurunan kurva kasus positif hingga Senin (1/6).
Kekhawatiran pun dirasakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pasalnya, seiring dengan berkepanjangannya status bencana nasional pandemi covid-19, seluruh sektor bisnis terpuruk.
BACA JUGA: Partai Ini Sulit Bersaing dengan PDIP atau Gerindra, Tetapi Ancaman Serius Buat PKS
Sementara, negara membutuhkan anggaran yang besar, baik dalam penanggulangan bencana ataupun penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi.
"Penyelesaian covid-19 sampai sekarang belum ada tanda-tanda melandai dan penyelesaian saudara-saudara kita yang terkena dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh covid-19 juga makin hari makin banyak," ungkap AHmad Muzani pada Senin (1/6).
BACA JUGA: Wahyu Gerindra Minta Pemprov DKI Tak Lupakan UMKM Tanah Abang
"Persoalan ini memang rumit dan butuh kesabaran yang panjang serta stamina yang kuat, di sisi lain untuk mengatasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, menguras APBN bahkan menghentikan sektor-sektor produksi sampai dengan banyaknya PHK di mana-mana," tambahnya.
Terkait hal tersebut, Partai Gerindra berharap situasi ini tidak membuat pemerintah kehilangan kesabaran. Dirinya pun berharap pemerintah dapat tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan.
BACA JUGA: Fraksi Gerindra Sarankan Bantuan Sembako Diganti Uang Tunai
Demikian juga diungkapkan Ahmad Muzani dengan masyarakat. Masyarakat diharapkannya dapat tetap bersabar dalam menghadapi pandemi covid-19.
Sebab ditegaskannya, dampak negatif pandemi bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dirasakan seluruh di seluruh dunia saat ini.
"Memang menghadapi masalah corona ini menguras ekonomi yang sangat banyak, menguras uang negara yang tidak sedikit. Akibatnya, kemudian uang negara menjadi begitu banyak digunakan menanggulangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi," ungkap Ahmad Muzani.
"Partai Gerindra akan berjuang terus menerus, agar masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi dapat bantuan dari pemerintah hingga bulan Desember," tegasnya.
Ahmad Muzani mengungkapkan pemerintah kini tengah mengalami kesulitan keuangan, bersamaan dengan kewajiban untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial imbas pandemi.
Namun, terlepas dari beban berat tersebut, pemerintah tetap harus memprioritaskan rakyat yang kini terpuruk menghadapi situasi saat ini.
"Kalau pemerintah bisa melakukan subsidi untuk kepentingan banyak pihak, kenapa pemerintah tidak melakukan segala macam upaya untuk kepentingan masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak sosial dan ekonomi," ungkap Ahmad Muzani.
"Kalau pemerintah juga bisa melakukan berbagai macam kebijakan untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terkena dampak corona, kenapa kita juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan kepada rakyat kecil,” tanyanya.
Masalah yang kini dialami seluruh pihak katanya bukan hanya sekedar retorika.
Sebab, kebijakan darurat sekalipun katanya dapat membantu rakyat dalam melewati cobaan.
Oleh karena itu, dirinya kembali mengingatkan agar bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dapat berbentuk uang tunai.
Bantuan uang tunai itu diyakininya dapat meningkatkan daya beli dan dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Dengan demikan, perputaran ekonomi di lapisan terendah katanya dapat bergerak, sehingga pada akhirnya menguatkan ekonomi di tingkat nasional.
"Sekali pun ini persoalan yang berat, saya berharap pemerintah tetap memliki semangat untuk membantu mereka yang terkena dampak sosial dan ekonomi," ungkap Ahmad Muzani.
"Pemerintah tetap memiliki kekuatan untuk itu dan marilah kita bersatu dalam menangani problem ini bersama-sama dengan pemerintah, agar beban yang berat ini bisa terasa ringan," harapnya.
Partai Gerindra lanjutnya, lewat 78 anggota DPR RI akan berjuang di berbagai macam sektor, mulai dari Badan Anggaran hingga berbagai Komisi agar kebijakan-kebijakan Covid 19 yang dikeluarkan pemerintah harus pro rakyat.
Bersamaan dengan hal tersebut, dirinya berharap agar pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan melalui tingkat pemerintahan terendah, yakni Kepala Desa. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil