jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Fraksi Gerindra DPR RI Soepriyatno membeberkan data utang Indonesia, di ruang sidang paripurna dewan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Agenda forum yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu ialah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPR, terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2021.
BACA JUGA: Yan Mandenas Gerindra Soroti Sejumlah Isu Termasuk Soal Rasialisme
Soepriyatno awalnya mengatakan, di tengah situasi yang penuh tekanan, target kinerja ekonomi makro nasional pada 2021 akan sangat ditentukan oleh perkembangan perekonomian pada kwartal ketiga dan keempat tahun 2020.
Faktor penentunya menurut Soepriyatno, tentu saja kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi pandemi COVID-19, dengan paket kebijakan yang fokus pada penanganan pengendalian dan pencegahan.
BACA JUGA: Utang Luar Negeri Indonesia Naik-Naik ke Puncak Gunung
"Strategi kebijakan tersebut juga harus mampu mengintegrasikan aspek kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, kebutuhan pangan dan bantuan sosial, untuk menjaga agar perputaran ekonomi tetap ada," ucap legislator asal Jawa Timur itu.
Dia menyebutkan, defisit APBN tahun 2020 yang terus melebar ke level 6,34 persen, setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).
BACA JUGA: Misbakhun: Putihkan Sisa Utang Nasabah Ultramikro, Gratiskan Listrik UMKM
Pelebaran defisit tersebut diikuti dengan bertambahnya pembiayaan utang bruto pemerintah, sebesar Rp 1.646,9 trilliun.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia hingga kuartal I tahun 2020 (akhir Maret 2020) mencapai USD 389,3 miliar atau Rp 5.796 triliun (asumsi kurs Rp 14.890 per dollar AS).
Utang Luar Negeri periode ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,8 miliar dolar AS.
Kemudian, utang sektor swasta, termasuk di dalamnya BUMN sebesar USD 205,5 miliar.
"Pemerintah memperkirakan rasio utang meningkat signifikan dari 30,2 persen pada tahun 2019 menjadi 37,3 persen pada tahun 2020," tutur anggota Komisi XI DPR itu.
Sedangkan Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun, setara dengan 31,78 persen terhadap PDB.
Laporan yang tercatat dalam APBN KiTa edisi Mei 2020 menjabarkan, total utang tersebut terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp 4.338,44 triliun dan pinjaman Rp 834,04 triliun.
Lebih detail lagi, total pemerintah dalam bentuk SBN yang mencapai Rp 4.338,44 triliun terdiri dari SBN rupiah Rp 3.112,15 triliun dan valuta asing (valas) Rp 1.226,29 triliun.
Adapun untuk pinjaman, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 824,12 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 9,92 triliun.
Khusus pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral Rp 333,00 triliun, multilateral Rp 448,45 triliun, dan commercial bank Rp 42,68 triliun.
"Meskipun Perppu yang sudah diundangkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 memberi kelonggaran batasan defisit, pemerintah tidak serta merta bisa agresif dalam membuat utang baru," tegas politikus yang beken disapa dengan panggilan Soepri itu mengingatkan. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam