jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7), serta perjumpaan Joko Widodo dengan Prabowo di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7), ditafsirkan beragam.
Tidak sedikit yang menyebut pertemuan itu disebut sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Bergabungnya Gerindra disebut-sebut akan mengurangi jatah menteri untuk partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
BACA JUGA: Politikus Gerindra: Sebaiknya Prabowo Diundang ke Ijtimak Ulama IV
Ketua DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, kalau Partai Gerindra masuk koalisi tentu akan ada yang merasa kurang nyaman. "Takut tidak kebagian gara-gara Partai Gerindra masuk nanti, ada yang kurang porsinya," ujar Habib Aboe di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/7).
Anggota Komisi III DPR itu memastikan bagi partai politik yang pernah tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, tidak ada masalah jika Partai Gerindra mengambil sikap demikian. Sebab, ujar dia, BPN Prabowo - Sandi sudah dibubarkan 28 Juni 2019 lalu. "Jadi, sudah tidak ada lagi koalisi dan silakan mengambil tindakan masing-masing," ungkapnya.
BACA JUGA: Nizar Gerindra Ungkap Bukti Pemalsuan C1 oleh KPU dan Bawaslu
Sementara itu, kata dia, PKS sendiri tetap stabil dan memilih sebagai oposisi. Dia mengatakan demokrasi tidak akan nyaman dan menarik tanpa adanya partai politik yang berada di luar dan mengontrol jalannya pemerintahan.
BACA JUGA: Selalu Tepati Janji, Prabowo Pasti Hadiri Kongres PDIP di Bali
BACA JUGA: Selalu Tepati Janji, Prabowo Pasti Hadiri Kongres PDIP di Bali
Menurutnya, PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan. Aboe menjelaskan PKS bejalar dari PDI Perjuangan yang tetap tenang menjadi oposisi selama dua periode. "Kami belajar dengan guru kami PDIP, dia sudah dua periode (di luar pemerintahan) santai saja. Biasanya, habis oposisi sebentar, yang bermartabat begini biasanya tahun depan akan menang," ungkap Aboe.
Sementara Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan koalisi tidak merasa terancam kalau Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo.
"Kalau saya lihat koalisi ini tidak ada sedikit pun yang merasa terancam dengan rekonsiliasi pertemuan antara Gerindra dengan PDI Perjuangan dan Gerindra dengan Bapak Jokowi," kata Cucun.
Anak buah Muhaimin Iskandar di PKB itu menegaskan, komunikasi yang dibangun di koalisi bukan berdasar masalah menutup atau tidak mau adanya partai yang ingin bergabung.
Menurut Cucun, tidak ada masalah kalau semua ingin membangun negara ini bersama, baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan. "Tidak semua harus di dalam. Check and balance itu penting," tegas Cucun.
Sedangkan politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan tidak usah buru-buru menyimpulkan kalau Partai Gerindra bergabung koalisi akan mengurangi jatah menteri. "Kalau sekarang ada hipotesa bahwa masuknya Gerindra akan mengurangi jatah dari parpol, ya nanti dulu. Wong belum dibicarakan berapa dan untuk siapa," kata Eva.
Karena itu, kata Eva, sebaiknya bersabar terlebih dahulu sampai semua parpol koalisi dikumpulkan dan membicarakan peluang-peluang yang ada di dalam kabinet. "Sah-sah parpol kumpul, namanya demokrasi," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kans Demokrat dan PAN Punya Menteri Berpotensi Hilang Jika Gerindra Masuk Koalisi Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy