jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, meskipun sebagian publik puas dengan kinerja pemerintahan, itu belum menggambarkan bahwa Joko Widodo atau Jokowi akan menang di Pilpres 2019.
Menurut Riza, banyak data dan fakta membuktikan bahwa kepuasan terhadap kinerja pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah tidak otomatis membuat sang petahana bisa terpilih lagi. “Contoh sederhananya adalah di DKI Jakarta (2017),” kata Riza dalam diskusi Politik Copras Capres di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4).
BACA JUGA: Pilpres 2019: Kelompok Penyokong Gatot Bermain Dua Kaki?
Dia menambahkan, posisi Jokowi juga masih bahaya. Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menempatkan elektabilitas Jokowi belum di atas 50 persen bahkan jauh dari 65 persen. Menurut Riza, ini menunjukkan bahwa petahana masih sangat mungkin dikalahkan. “Kami optimistis akan hal itu,” kata Riza.
Dia mengatakan banyak kesalahan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi. Menurut dia, Jokowi tidak melakukan pembangunan dengan perencanaan yang baik dan komprehensif. “Sehingga sekarang tidak lebih dari 16 bangunan infrastruktur roboh, apakah karena human error, tenaga kerja, persiapan tidak matang, buru-buru dan sebagainya,” katanya.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Sebut Kesimpulan Mahfud MD Terlalu Dini
Menurut Riza, pembangunan infrastruktur tidak terjadi konektivits dengan bidang lainnya. Seharusnya, jika membangun infrastruktur, memenuhi syarat sebagaimana pembangunan yang dilakukan bangsa lain. Misalnya product domestic bruto (PDB), syarat lingkungan diperhatikan dan lainnya.
“Jangan sampai bangun tol, tidak ada yang lewat sehingga jangankan balik modal untuk membiayai pemeliharaan saja uangnya tidak cukup. Jangan sampai waduk dibangun tapi tidak terintegrasi dengan lahan pertanian. Jangan sampai lapangan terbang dibangun tapi, yang lainnya tidak dipersiapkan, peswatnya tidak siap,” katanya.
BACA JUGA: Setujukah Jika Jokowi Calon Tunggal?
Nah, kata Riza, harusnya ketika melakukan pembangunan infrastruktur harus disiapkan juga aspek lainnya, sehingga apa yang sudah dibangun punya nilai tambah dan produktivitas tinggi.
“Kami apresiasi semangat membangun infrastruktur, tapi dua hal menjadi catatan yakni keselamatan itu penting, dan kemanfaatan serta produktivitas dari infrastruktur yang dibangun,” paparnya.
Selain itu, kata Riza, masalah hukum dan demokrasi masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurut Riza, di zaman Jokowi ini reformasi demokrasi semakin tertinggal. Zaman SBY, reformasi demokrasi, penegakan hukum sangat baik dan patut diapresiasi.
Dia menilai persoalan demokrasi yang paling parah di era Jokowi adalah presidential threshold (PT) 20 persen di UU Pemilu.
“Ini sangat memilukan. Ini melanggar UUD 1945. Kemudian, dimuatnya pasal terkait calon tunggal, ini menurut saya kemunduran demokrasi. Ini leih parah lagi,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Yakin Tak Ada Capres Tunggal di Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Boy