jpnn.com, JAKARTA - Istilah rekonsiliasi tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, tidak ada perpecahan yang terjadi di bangsa ini yang membuat harus digelarnya rekonsiliasi antara dua kubu yang bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa rekonsiliasi berbeda dengan koalisi. Karena itu, Prabowo akan bertemu dengan para pendukungnya yang belum jelas dengan sikap Prabowo yang melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Sabtu (13/7), di Stasiun MRT, Jakarta.
BACA JUGA: Nizar Gerindra Bakal Polisikan KPUD Bangkalan
“Soal rekonsiliasi sendiri saya pikir agak berlebihan,” kata Sodik dalam diskusi Rekonsiliasi untuk Persatuan Bangsa di gedung parlemen, Jakarta, Senin (15/7).
Menurut Sodik, selama masih dalam koridor Empat Pilar MPR yakni, Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, maka tidak perlu ada ekslusivitas dari rekonsiliasi. “Selama kampanye kemarin, tidak ada satu pun pelanggaran terhadap empat pilar itu,” ungkap ketua DPP Partai Gerindra ini.
BACA JUGA: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Demi Kepentingan Bangsa
BACA JUGA: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Demi Kepentingan Bangsa
Menurut Sodik, rekonsiliasi diperlukan kalau ada yang keluar dari koridor Empat Pilar MPR. Misalnya, kalau ada yang iengin memisahkan diri, serta kembali lagi ke NKRI. “Nah, baru itu rekonsiliasi. Saya kira nilai-nilai yang harus kita ajarkan ke masyarakat adalah bahwa tidak ada kewajiban rekonsiliasi selama masih dalam kerangka Empat Pilar itu,” ujarnya.
BACA JUGA: Saran Bijak Arief Poyuono Bagi yang Masih Sewot Prabowo Bertemu Jokowi
Anggota MPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi pertemuan antara Presiden terpilih Jokowi dengan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT, Jakarta, Minggu (13/7). “Artinya, pertemuan kemarin memberikan suatu kesejukan dan kedaiaman kepada bangsa,” kata Syarif dalam diskusi Rekonsiliasi Untuk Persatuan Bangsa di gedung parlemen, Jakarta, Senin (15/7).
Menurut Syarief, sebenarnya tidak perlu terjadi rekonsiliasi, karena proses yang terjadi pilpres itu hanyalah hal biasa . Dia menegaskan, tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan selama masih dalam koridor Empat Pilar MPR. “Memang kalau tadi disampaikan berkaitan dengan rekonsiliasi, itu memang apa yang mau direkonsiliasi?” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa pilpres adalah proses konstitusional di dalam suatu negara demokrasi. Artinya, jelas Syarief, setiap lima tahun sekali ada pemilu. Sudah pasti ada pasangan capres dan wakil presiden. Bisa saja paslon yang tercipta itu satu, dua, hingga tiga, selama masih sesuai ketentuan perundang-undangan yang syaratnya harus memenuhi presidential threshold (PT) 20 persen. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Bentuk Nyata Sikap Negarawan
Redaktur & Reporter : Boy