jpnn.com - JAKARTA - Banyak pihak menduga, pernyataan Presiden SBY di Youtube soal capres berbahaya ditujukan ke Prabowo Subianto. Namun, Gerindra adem-adem saja. Gerindra tidak merasa tersindir apalagi diserang SBY.
Ketua Umum Gerindra Suhardi menyatakan, Prabowo tidak pernah menyatakan akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Karena itu, Gerindra yakin ucapan SBY bukan ditujukan untuk capres dan juga ketua dewan pembina mereka.
BACA JUGA: Dua Unjuk Rasa akan Iringi Kesaksian Boediono di Sidang Century
“Yang disampaikan Pak Prabowo, kan renegosiasi. Dari yang tidak adil dibuat menjadi lebih adil. Dari yang tidak menguntungkan Indonesia ke yang menguntungkan Indonesia. Tapi caranya dengan win-win solution, untuk perbaikan ekonomi yang saling menguntungkan,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Kamis (8/5) malam.
Suhardi menambahkan, Prabowo juga tidak anti asing. Keinginan renegosiasi itu karena melihat banyak perjanjian kerja sama yang merugikan Indonesia. Bagian Indonesia sebagai pemilik sah sumber daya alam terlalu kecil. Jadi, bukan mau mengusir perusahaan asing dari tanah air.
BACA JUGA: Abraham Samad Cs Pantau Langsung Kesaksian Boediono
“Renegosiasi itu supaya adil. Karena kita kan majikan. Tapi mereka (perusahaan asing) juga tetap nyaman bekerja di Indonesia. Mereka juga tetap baik,” jelasnya.
Suhardi memastikan, hubungan Prabowo dan SBY baik-baik saja. Keduanya bahkan berteman baik dan sering bertemu. Pihaknya juga masih sangat yakin di pilpres nanti Gerindra dan Demokrat bisa berkoalisi untuk bersama-sama mendukung pencapresan Prabowo.
BACA JUGA: Diusut KPK, Persiapan Haji Jalan Terus
Dia menduga, pernyataan SBY tersebut hanya ingin memberi masukan atas program ke depan, bukan menuduh Prabowo. Untuk masalah ini, Prabowo siap diskusi dan memberi penjelasan. “Kalau ada diskusi pasti dijelaskan. Apalagi mereka kan bersahabat,” terang Suhardi.
Seperti diketahui, dalam wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah ke Youtube Selasa lalu (6/5), SBY menyebut ada capres yang memberikan janji-janji kampanye berbahaya.
“Misalnya, ada calon presiden mengatakan, kalau saya jadi presiden, semua aset asing akan saya nasionalisasi. Kita ambil alih, begitu saja. Barangkali yang mendengar retorika ini sebagian berpikir wah ini pemimpin hebat, pemimpin berani ini, pemimpin tegas, nasionalismenya tinggi,” jelas SBY.
Kalau capres tersebut terpilih menjadi presiden lalu betul melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang perjanjian kerja samanya sudah sejak Soekarno, akan sangat berbahaya. Indonesia bisa digugat ke pengadilan arbitrase.
“Kita bisa kalah. Kalahnya itu akan memporakporandakan perekonomian kita. Dampaknya akan sangat dahsyat. Oleh karena itulah menurut saya, kalau memang ada seorang capres yang bersikukuh akan melakukan nasionalisasi semua aset di Indonesia ini, saya tidak akan memilihnya, tidak akan mendukungnya karena saya tahu risikonya. Dan itu membawa malapetaka bagi perekonomian kita,” tegas SBY.
Banyak pihak mengkaitkan pernyataan SBY ini dengan ucapan Prabowo soal nasionalisasi aset. Sebab, dalam pidato Prabowo saat menerima dukungan dari ratusan purnawirawan TNI dan Polri 27 Maret lalu, dengan tegas menyatakan akan menasionaliasi aset asing di Indonesia.
“Seluruh kekayaan bangsa harus dimiliki oleh kita sendiri. Tapi, ada pemimpin yang menjual aset, dengan gampangnya membiarkan wilayah kita dicaplok,” tegas Prabowo dengan sangat semangat, waktu itu. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saldo Rp 123 Ribu Bisa Transfer Rp 21 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi