jpnn.com - JPNN.com - Berbekal data imigrasi mengenai jumlah warga negara asing yang keluar masuk Indonesia, sejumlah pihak bersikeras bahwa serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok benar-benar telah terjadi.
Bantahan pemerintah terhadap isu tersebut mereka anggap sebagai upaya pembelaan diri karena telah gagal mengawasi pergerakan TKA Tiongkok.
BACA JUGA: Minta Polri Aktifkan POA agar TKA Ilegal Tak Merajalela
Salah satunya yang memiliki pandangan seperti itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.
Dia mengatakan, invasi TKA Tiongkok telah menjadi infeksi sosial di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Akom: Serbuan TKA Ilegal Fakta Tak Terbantahkan
"Ini pemerintah hanya ingin mencari pembenaran saja, dari data Keimigrasian yang masuk legal sudah jelas kok dua tahun terakhir warga negara asing dari RRC itu menduduki urutan dengan jumlah terbanyak yang masuk ke Indonesia," ujar Arief melalui keterangan persnya, Minggu (25/12).
Tahun 2015 saja, papar dia, warga negara Tiongkok yang memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk masuk Indonesia mencapai 1.401.443 orang.
BACA JUGA: Prabowo: Jakarta Butuh Pemimpin Bersih Seperti Anies
Sementara yang keluar hanya 1.452.249, alias ada selisih sekitar 50 ribuan WN Tiongkok yang diduga masih berkeliaran di Indonesia. Bukan hanya 26 ribu seperti dikatakan Presiden Joko Widodo.
"Nah yang 50 ribuan ini kegiatannya ngapain kalau enggak jadi TKA illegal," tegas dia.
Belum lagi yang masuk secara ilegal lewat kapal-kapal pengangkut barang-dari China untuk mengangkut hasil usaha pertambangan yang dijalankan perusahanan Tiongkok di Indonesia.
"Memang sih jumlahnya tidak puluhan juta tapi baru jutaan, kan Joko Widodo baru dua tahun buat kebijakan kerja sama investasi dengan RRC dengan syarat masuk modal, masuk barang/peralatan dan masuk tenaga kerja untuk investasi China di segala bidang," urainya.
Mungkin di akhir jabatan Joko Widodo bisa jadi puluhan juta jumlahnya nanti kalau tidak diambil tindakan.
"Yang penting itu Joko Widodo jangan dikit-dikit ada masalah sosial membuat pembenaran dengan alasan isu dan politis, harusnya cek kebenarannya langsung blusukan ke tempat sektor-sektor investasi China di Indonesia dan lihat sendiri benar enggak ada TKA illegal China yang kerja di sana. Coba cek apa benar tenaga kerja di perusahaan China itu pada bisa berbicara bahasa Indonesia," kritiknya.
Yang pasti TKA Tiongkok ilegal itu, menurut Arief, sudah menyebabkan infeksi ekonomi dan sosial secara nasional serta berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Mereka juga tidak memberikan pemasukan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. Sebab TKA Tiongkok dibayar dengan tingkat upah di bawah pendapatan kena pajak di Indonesia. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Imigrasi Pastikan Bebas Visa Dievaluasi
Redaktur & Reporter : Adil