jpnn.com - JAKARTA - Formasi partai pendukung pemerintah kemungkinan bakal kembali berubah dalam waktu dekat. Kegaduhan akibat kasus penistaan agama calon Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok menjadi penyebabnya.
Partai Amanat Nasional yang kini berada di barisan pendukung pemerintah berpotensi didepak. Pasalnya, partai berlambang matahari putih itu dianggap ikut memanfaatkan aksi demonstrasi besar-besaran 4 November silam.
BACA JUGA: 3 Hari Lagi! Baratayudha di Vote Halal Tourism
Sebaliknya, Partai Gerindra dipimpin sang Ketua Umum Prabowo Subianto kini terkesan jadi teman baik presiden. Tak heran, muncul spekulasi bahwa Gerindra sudah siap meninggalkan jalur oposisi dan bergabung mendukung pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, partainya siap bergabung di barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Di Sela Libur, Presiden Jokowi Promosikan Wisata Belanja dan Kuliner
Dia juga menegaskan, partainya selalu siap membantu pemerintahan Jokowi-JK demi kepentingan bangsa dan negara.
”Artinya ya Gerindra akan siap juga masuk dalam pemerintahan Joko Widodo-JK,” ujar Arief saat dihubungi wartawan, Senin (21/11).
BACA JUGA: Internal Golkar Panas Lagi, Novanto dan Ical Dikabarkan Pecah Kongsi
Apalagi, lanjut dia, selama ini Partai Gerindra selalu membantu pemerintahan Jokowi-JK melalui kepanjangan tangannya di parlemen dalam meloloskan program pemerintah yang pro rakyat dan pembangunan ekonomi.
Maka itu, menurut dia, sebuah hal biasa jika Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK.
”Karena memang Prabowo selalu di setiap pertemuan Partai Gerindra selalu mengingatkan kadernya agar jangan menjadikan pemerintah sebagai rival,” tuturnya.
Dikatakannya, Prabowo selalu meminta kader Partai Gerindra untuk menjadikan pemerintah sebagai rekan kerja dalam membantu rakyat. Lanjut Arief, Partai Gerindra akan menyambut baik jika Presiden Jokowi memberikan tawaran kepada partainya untuk bergabung.?
”Kami sangat hargai dan tentu saja ini bukan hal yang mudah nantinya bagi kader-kader Gerindra yang akan diminta Joko Widodo membantu di kabinet, sebab tantangan bangsa Indonesia makin hari ke hari makin berat dalam segala bidang,” imbuhnya.
Dia menambahkan, adapun pertimbangan Partai Gerindra masuk pemerintah karena ingin membangun pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa.? ”Yang bertujuan untuk kebahagiaan masyarakat,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais tidak mempersoalkan loyalitas pihaknya dipertanyakan karena Ketua Dewan Kehormatan PAmien Rais ikut dalam aksi 4 November.
Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi koalisi pendukung pemerintah.
”Tentu itu kedaulatan beliau,” ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (21/11).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu melanjutkan, partai politik pendukung pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan Presiden Jokowi. ”Jadi secara politik, secara ketatanegaraan harus kita serahkan ke presiden, kita tidak bisa intervensi,” papar wakil ketua Komisi I DPR ini.
Kendati demikian, menurut dia, tiap masyarakat memiliki peran untuk mengawal proses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan cara masing-masing.
”Partai ya di DPR. Sipil ya protes secara tertib dan damai,” tuturnya.
Hanafi menambahkan, bagaimana pun jua keadilan harus ditegakkan. ”Karena saya kira tegaknya keadilan itu sumber dari ketenangan bangsa ini,” tukasnya. (aen/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasukan Marinir Siap Amankan Demo 2 Desember
Redaktur : Tim Redaksi