jpnn.com - SOLO - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang dihadiri oleh ribuan perangkat desa di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Pemanggilan tersebut untuk menilai apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara yang juga dihadiri Gibran Rakabuming itu.
BACA JUGA: Bappilu Gerindra Optimistis Target 65 Persen Suara Prabowo-Gibran di Jabar Tercapai
Belum ada penjelasan dari Bawaslu apa jenis sanksi yang akan diputuskan jika memang nantinya ditemukan pelanggaran pada acara bertitel Silaturahmi Desa Bersatu itu
Namun, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran menyatakan siap menerima teguran dari Bawaslu.
BACA JUGA: Gibran Diduga Melanggar Tanpa Malu, Tim AMIN Bakal Laporkan ke Bawaslu
Saat dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/11), Gibran mengatakan dirinya hanya datang di acara tersebut sebagai undangan.
"Dan saya datang pas mau selesai," kata wali kota Solo itu.
BACA JUGA: TKN: Jangan Terlena Hasil Survei, Kawal Prabowo-Gibran Sampai Kemenangan Jadi Kenyataan
Meski demikian, Gibran menyatakan akan menerima jika ada teguran dari Bawaslu seusai menghadiri acara tersebut.
"Nanti kalau ada teguran kami terima tegurannya. Yang jelas kami datang sebagai undangan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Gibran menghadiri kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang digelar beberapa asosiasi perangkat desa tersebut.
Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Annas mengatakan Silaturahmi Nasional Desa Bersatu adalah kegiatan rutin tahunan dan tahun ini dihadiri ribuan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa.
"Kami menghadirkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda inspiratif. Kami juga sebenarnya mengundang Bapak Prabowo. Kami juga sebenarnya berkomunikasi dengan seluruh capres," kata Asri Annas.
Dia berharap pertemuan tersebut dapat mengakomodasi aspirasi dari perangkat dan masyarakat desa.
"Ada beberapa poin penting yang kami berharap bisa diakomodasi ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua, dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu