jpnn.com - SOLO - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, menunda kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan Solo.
Penundaan kenaikan tarif PBB itu dilakukan setelah muncul polemik di kalangan masyarakat.
BACA JUGA: Bertemu Gibran, Airlangga Blak-blakan, Suami Selvi Ananda Bilang Rahasia
"Tidak ada kenaikan, ya. Dibikin enak semua ya, masyarakat tidak perlu panik," katanya seusai menjamu ketua DPRD Kota Surakarta dan ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta di Pracima Tuin Solo, Selasa (7/2).
Putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu mengatakan akan ada pencetakan ulang surat tagihan PBB.
BACA JUGA: PBB Solo Mengalami Kenaikan, Gibran: Naiknya Tinggi, Stimulusnya Tinggi Juga
Selain itu, masyarakat juga bisa melihat tagihan PBB secara daring.
“Akan tetapi butuh seminggu untuk update database," ungkapnya.
BACA JUGA: PBB di Solo Naik Tinggi, Warga Menjerit, Gibran: Ini Sudah Kota, Lho
Dengan tidak ada kenaikan tarif PBB tersebut, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan melalui pajak yang lain.
"Ya, PBB tetap kami maksimalkan, piutang, pajak hiburan, restoran, hotel. Intinya, PBB tidak naik, targetnya (pendapatan asli daerah) pakai 2023, tarifnya pakai 2022," kata Gibran.
Untuk wajib pajak yang sudah telanjur membayar PBB akan dilakukan restitusi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta YF Sukasno mengapresiasi Gibran yang sudah responsif terhadap masyarakat Kota Solo.
"Harapannya masyarakat kembali tenang, tentrem, ayem, kembali seperti semula. Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," katanya.
Pertimbangan dari penundaan tersebut adalah supaya masyarakat lebih tenang.
"Keputusan NJOP, PBB itu ada di kepala daerah, kami menyuarakan, penundaan diputuskan oleh Mas Wali. Rasanya enggak halal kalau kenaikan menimbulkan keresahan," katanya.
Disinggung mengenai saran dari DPRD Kota Surakarta, ia mengatakan agar dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
"Piutang, kan, masih gede, itu bisa dimaksimalkan," kata Sukasno. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi