“Dari sisi implementasi kebijakan, pemerintah sangat lamban,” ujar salah seorang pengusaha Chris Kanter kepada Megawati dalam silaturahmi antara pengusaha dengan enam pemimpin partai politik di Jakarta, Jum’at (13/2)
BACA JUGA: Uneg-uneg jadi Tanda Cinta untuk KPK
Pengusaha lain yang hadir dalam silaturahmi yang bertajuk “Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab” adalah Franciscus Welirang, Sigit Pramono, Rahmat Gobel, Edwin Soeryajaya, dan James Castle dari Kamar Dagang dan Industri Amerika Serikat.Menjawab keluhan itu, capres dari partai berlambang ‘Banteng Gemuk’ itu menegaskan bahwa masalahnya ada di kemauan
BACA JUGA: Golkar Wacanakan Koalisi Non Blok
“Mereka (birokrasi,red) juga kan cari makan,” ujarnya Mega yang disambut tawa para peserta pertemuan.Megawati yang juga didampingi Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, selama tiga tahun masa pemerintahannya, dia mengaku sudah berhasil membangun Tol Cipularang, dari Jakarta menuju Cikampek
Sedang pengamat ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Darmawan Supratikno berpendapat, kelambanan dari para birokrasi akan melahirkan biaya tinggi dalam investasi.
Para pengusaha juga menyampaikan keluhan terkait kebijakan ketenagakerjaan yang kurang kondusif mendukung dunia usaha
BACA JUGA: Penembak Liar di Nagan Raya Masih Diburu
Menjawab masalah ini, pengamat ekonomi Iman Sugema yang hadir mengakui bahwa tahun ini, masalah ketenagakerjaan masih akan menjadi isu hangat.Terutama, tambah dia, terkait dengan konflik antara pengusaha dan buruh“Saat ini saja pekerja di sektor informal sudah naikDari 61 persen menjadi 70 persen,” ungkap Iman.
Sebagai jalan keluar, Iman menawarkan pengimplementasikan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang bisa menjadi sandaran ketika ada kasus pemutusan hubungan kerjaTapi, katanya, “Kebijakan ini harus diimplementasikanSelain itu, ini juga bisa menekan potensi terjadinya ketegangan antara pengusaha dengan buruh,” tandas dia.
Namun untuk maksud ini, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan gugus tugas (task force) yang bekerja langsung di bawah presidenTugasnya, menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh“Dan semua keputusannya harus langsung di bawah presiden, sehingga lebih efektifKalau begini, menterinya tidak bisa lari dari tanggung jawab."
Dalam kesempatan itu, pengusaha juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan sekarang, karena lamban dalam pembangunan infrastrukturMereka menduga, hal itu terjadi lantaran pemerintah lemah terhadap tekananMisalnya, tutur Chris Kanter, terkait dengan pembebasan lahanMasalahnya menjadi besar, karena tidak bisa diatasi oleh pemerintah“Pemerintah sangat lamban,” tegasnya.
Iman Sugema mengamini pernyataan ituBahkan dalam pandangannya, akibat dari kelemahan pemerintah sekarang itu, proyek tidak berjalan“Bukan gara-gara pengusahanya yang tidak siapTapi karena pemerintahnya yang tidak siap," kata dia lagi.Terkait masalah investor, Iman melanjutkan, saat ini yang Indonesia butuhkan adalah pengusaha asing yang baik dan pengusaha local yang baikJadi, kata dia, dikotominya bukan pengusaha local dan asing(Fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Masih Buru GM Panggabean
Redaktur : Tim Redaksi