jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, mengatakan, legitimasi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan Presiden RI ke tujuh sudah sangat kuat oleh Keputusan KPU nomor 535/KPTS/KPU/2014.
Karena itu, Girindra berharap semua pihak tidak terlalu mengumbar dan menggiring 'paranoid politik' ke masyarakat melalui berbagai media massa, forum-forum dan lain-lain, seperti akan adanya kevakuman kekuasaan jika waktu pelantikan sengaja dimolorkan atau penjegalan melalui MPR/DPR.
BACA JUGA: KPK Periksa Komisaris PT DTE untuk Sutan Bhatoegana
"Jokowi -JK pasti dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke tujuh, sesuai amanat konstitusi, yakni Pasal 9 ayat (1) UUD 1945," katanya di Jakarta, Jumat (10/10).
Menurut Girindra, kalaupun MPR/DPR tidak dapat mengadakan sidang, dalam UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Pasal 34 ayat 5 menyebutkan, dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
BACA JUGA: KPK Periksa Eks Dirut Mandiri terkait Kasus Saham Garuda
"Kemudian Pasal 5 UU MD3 tersebut mengaskan, dalam hal DPR tidak menyelenggarakan rapat paripurna sebagaimana ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung," ujarnya.
Dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut, peran pmpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung, kata Girindra, sangat penting. Dan sebagaimana diketahui, Ketua MPR baru Zulkifli Hasan, telah berjanji menyukeskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke tujuh serta tersirat dalam UU MD3 adalah tugasnya mengoordinasikan anggota MPR.
BACA JUGA: Inovasi Rekrutmen CPNS Online, BKN Diganjar Penghargaan di FutureGov Awards
"Jadi tidak perlu takut akan adanya penjegalan pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla di MPR/DPR, 20 Oktober 2014 nanti, karena bila itu terjadi merupakan tindakan inkonstitusional," katanya.
Menurut Girindra, jika cara konstitusional dilabrak, sistuasi dan kondisi negara dipastikan tidak kondusif. Murka rakyat di mana-mana akan tumpah.
Sebagaimana pantauan KIPP Indonesia dalam Pilpres, kebanyakan pendukung Jokowi dari akar rumput, bahkan untuk memenangi Pilpres mereka mencap darah, seperti di Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya. Mata dunia akan menyorot demokrasi Indonesia. Dalam hal ini juga peran Presiden RI SBY sangat menentukan.
"Saya yakin masih banyak orang-orang Koalisi Merah Putih (KMP) di MPR/DPR mempunyai sikap kenegarawanan dan bijak dalam konteks menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relawan Berpotensi Menyandera Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi