jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI GKR Hemas mengatakan masih ada kekeliruan banyak pihak memaknai kesetaraan gender untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kesetaraan gender bukan dimaksudkan demikian. Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan.
“Kesalahpahaman itu ditengarai ada di lembaga pemerintah termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, dan juga DPD RI,” kata Ratu Hemas dalam paparannya dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertema Penguatan Kelembagaan Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, di Jakarta (6/11).
BACA JUGA: Tercium Aroma Pempus Melempar Persoalan Honorer ke Pemda
Dalam kegiatan tersebut, GKR Hemas juga menyampaikan tanggapan terhadap policy brief mengenai penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun oleh tim penyusun dari STIAMI.
Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menyatakan perlunya peningkatan dukungan terhadap fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Damayanti: Kebijakan Pemerintah Jauh dari Harapan Honorer
“Karena masih terjadi, di provinsi saja, kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak anggarannya digantungkan ke dinas-dinas yang lain,” ungkap Anggota DPD RI dari Provinsi Yogyakarta tersebut.
Walaupun demikian, GKR Hemas mengingatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bergerak lebih aktif dan memberikan dukungan konkret kepada perempuan yang terjun di dunia politik.
BACA JUGA: Pemberian Subsidi untuk Buruh DKI Patut Diapresiasi
“Tentu saja saya menggarisbawahi bahwa keterwakilan perempuan itu penting agar kepentingan perempuan disuarakan dalam kebijakan. Contoh ada seorang perempuan potensial di NTB, yang setelah didukung kemudian berhasil menjadi ketua DPRD, dan mampu membawa anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” kata GKR Hemas.
GKR Hemas juga mengingatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengubah strategi dalam menjalankan program kerja yang diampunya. Perubahan yang diusulkan agar Kementerian ini ditingkatkan dari Cluster III menjadi Cluster II dan peningkatan anggaran hanya akan berkorelasi positif jika Kementerian ini mengambil strategi baru yang tepat dan efektif.
Selain itu, GKR Hemas juga meminta agar Kementerian ini secara terbuka menyampaikan permasalahan dalam kinerja, termasuk kegagalan dalam pemenuhan target pembangunan.
“Saya ingat pernah ikut pertemuan di UN, di sana pun saya agak kecewa dengan Kementerian yang hadir. Indonesia tidak pernah melaporkan kegagalannya, tapi Indonesia menuai bahwa MDGs gagal. Kita tidak perlu bohong ke Negara lain,” tegas GKR Hemas.
GKR Hemas juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerjanya. “Kalau perlu Kementerian ini jangan bernama “Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, seharusnya “Pemberdayaan Laki-laki dan Perempuan,” ungkap GKR Hemas.
“Karena perempuan itu sudah berdaya, mau diapa-apakan juga perempuan sudah berdaya. Kalau perlu menterinya jangan perempuan ya laki-laki supaya kita bisa melihat seperti apa laki-laki berjuang untuk perempuan,” ungkap GKR Hemas yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.
Dalam kegiatan tersebut, GKR Hemas juga mengajak seluruh peserta bekerja bersama untuk memajukan sesama perempuan sekalipun berasal dari partai politik yang berbeda.
“Perempuan Indonesia hanya akan maju jika kita semua bergerak bersama-sama, ketika anda maju, copot baju partai anda, suarakan bahwa Anda adalah perempuan Indonesia.”(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pulau Leebong, Surga Terpendam di Belitung
Redaktur : Tim Redaksi