jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Ormas-ormas Islam menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-undang (UU) yang sudah disahkan DPR RI.
GNPF Ulama dan Ormas-ormas Islam seluruh Indonesia bahkan menyerukan perlawanan terhadap UU Ormas. Salah satunya adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Ingat, GNPF-MUI Sudah Berganti Nama
GNPF menilai rezim yang tengah berkuasa terkesan memaksakan Perppu Ormas sebagai senjata mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
“Bahwa ajaran Islam mewajibkan menentang dan mencegah setiap kezaliman maupun kemungkaran," kata KH Abah Rauf Bahar saat membacakan pernyataan sikap GNPF-Ulama dan tokoh Ormas-ormas Islam di Jakarta, Senin (30/10).
BACA JUGA: Dukung Perppu Ormas, Demokrat Masuk Kabinet Jokowi-JK?
Dari sudut pandang aspek konstitusional, lanjutnya, proses politik yang melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa diterima sebagai proses politik yang dibenarkan menurut ukuran legal formal konstitusional. Yaitu tidak terpenuhinya unsur syarat-syarat untuk diterbitkannya sebuah Perppu.
Selain itu, pengesahan ini juga dinilai sebagai senjata untuk mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan Undang-undang dasar dan merugikan umat Islam.
“Perppu yang telah disahkan menjadi UU tersebut sangat merugikan umat Islam karena cenderung ditujukan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah SWT," ujar Kiai Abah Rauf.
BACA JUGA: MUI Minta Jokowi Merespons Usulan Revisi UU Ormas
Hadir dalam pernyataan sikap adalah Ketua GNPF-Ulama KH Bachtiar Natsir, Sekjen FUI Ustad AL-Khattath, Ketua Presidium 212 Slamet Ma’arif, Senator Jakarta Fahira Idris, Neno Warisman, Pembina GNPF Sobri Lubis, Pimpinan Asy-Syafi’iyyah Abdullah Rasyid Syafi’i, Pembina Majelis Adz Dzikra Abah Rouf, Ust. Nurbayati, Aisyiah.
Selain itu, hadir juga Ketua Muslimat Parmusi Nurhayati Payapo, Jama’ah Anshor Syariah Akhwan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Harakah Sunni Untuk Masyarakat Islami (Hasmi) Jamii, Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Mukhsin Zein, Bernard Abdul Jabbar, Bang Japar Eka, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Abas Thoha, Majlis Darus Salam Basqoro, Ormss Bela Negara Adityawarman, Mathla’ul Anwar Danu, Persatuan Umat Islam Candra, Hidayatullah, serta Tim Advokasi GNPF Nasrullah.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SIMAK! Tiga Usulan Demokrat Untuk Revisi UU Ormas
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad