DPP Partai Golkar bahkan mengagendakan Rapat Koordinasi Nasional Badan Pemenangan Pemilu (Rakornas Bappilu) 29–31 Juni 2008 di Jakarta
BACA JUGA: Upaya Partai Demokrat Kandas
Forum tersebut akan merumuskan kembali strategi penggalangan simpati masyarakatSebelumnya, sehari setelah Pilgub Jawa Tengah dan dipastikan calon Partai Golkar Bambang Sadono kalah, sejumlah petinggi partai beringin mengadakan rapat harian di kediaman Ketua Umum sekaligus Wapres Jusuf Kalla.
Ditemui di kantornya, Ketua Harian II Bappilu DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan bahwa perubahan strategi pemenangan pemilu akan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan konstelasi politik di daerah
BACA JUGA: Golput 45 Persen, KPU Jateng Lepas Tangan
’’Yang pasti, kami belajar banyak dari pilkada,’’ ujarnya.Evaluasi pertama yang didapat dari sejumlah pilkada adalah adanya keengganan masyarakat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) karena masalah ekonomi
BACA JUGA: Golput Pilgub Jateng 40 Persen Lebih
’’Perhitungannya, kalau datang ke TPS, saya dapat apa? Padahal, kalau saya memilih bekerja, setidaknya saya mendapat penghasilan,’’ jelasnya.Karena itu, hal terpenting ialah meyakinkan masyarakat untuk tidak golputPada Pilkada Jateng, golput 42 persenJumlah itu merupakan terbesar di sepanjang sejarah pilkadaUntuk mengantisipasi meningkatkanya jumlah golput tersebut, Partai Golkar akan terus meningkatkan image partai, khususnya kepada pemilih pemula.
Firman juga mengakui kurangnya militansi kader Partai GolkarMenurut dia, militansi kader di Pilkada Jawa Tengah tergolong lemahKarena itu, dia kepada DPP mengusulkan untuk mempertegas sanksi bagi kader yang terbukti tidak bekerja menjalankan program partai
’’Selama ini DPP telalu demokratis sehingga pengurus partai di bawah merasa punya kewenangan penuh dan tidak mendengarkan masukan dari pusat,’’ ujarnya
Kewenangan DPP Diperbesar
Komposisi kewenangan pusat dan daerah dalam menentukan calon yang akan diusung itu menjadi isu penting saat rapat harian di kediaman Jusuf KallaKetua DPP Partai Golkar Bidang Keagamaan Priyo Budisantoso mengungkapkan, kewenangan DPP akan kembali diperbesar’’Rapat memutuskan, porsi kewenangan (DPP) akan diperpesar lagi,’’ ujarnya di gedung DPR Senayan, Jakarta kemarin (24/3).
Sesuai dengan Juklak No 5/2005 yang dimiliki Partai Golkar, kewenangan DPP dalam menentukan calon gubernur hanyalah 40 persenBahkan, untuk calon bupati/wali kota, hanya 20 persen’’Tapi, kami belum tentukan angkanyaYang jelas akan diubah menjadi lebih besar,’’ ujar ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.
Apakah dominasi DPP nanti seperti PDIP atau PKB yang sangat besar? Priyo mengelak’’Tidak, tidak sebesar mereka,” ujarnya
Namun, sejumlah kritik dari internal terus mengalirSalah satu di antaranya datang dari Wakil Ketua Dewan Penasihat MKGR Zainal BintangDia mengingatkan agar Jusuf Kalla segera merombak kepengurusan di DPP sebelum diancam dengan musyawarah nasional luar biasa (munaslub)Sebab, kekalahan di sejumlah pilkada telah menurunkan citra partai dan kader di lapangan.
Salah seorang ketua DPP Partai Golkar tersebut juga menyoroti pernyataan Kalla yang tetap yakin bahwa kekalahan pilkada bukan cerminan Pemilu 2009
Beberapa waktu lalu Kalla menyatakan bahwa kekuatan partai beringin di tingkat akar rumput masih solidHal itu dibuktikan dengan tingkat kemengan pilkada di kabupaten/ kota mencapai 154 pilkada atau sekitar 42 persenDi tingkat provinsi hanya enam pilkada yang dimenangkan Partai GolkarItu pun empat pilkada di antaranya koalisi dengan partai lain.
’’Itu pendekatan kuantitatif, bukan kualitatifHitung-hitungan seperti itu adalah budaya saudagar,’’ kritiknyaMenurut Zainal, gubernur-gubernur nonkader Golkar, apalagi di provinsi besar, akan memotong pergerakan Partai GolkarSebab, hierarki pemerintahan di mana bupati/walikota akan segan kepada gubernur’’Kalau sudah begitu, Golkar akan kehilangan pengaruh di pemilu legislatifDan, kekalahan di legislatif akan berpengaruh terhadap pilpres,’’ tambahnya(cak/dyn/mk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rustriningsih Mainkan Peran Kunci
Redaktur : Tim Redaksi