Golkar Ancam Tarik Kadernya dari Kabinet

Kamis, 22 Oktober 2009 – 19:19 WIB

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) di DPR, Setya Novanto mengancam akan menarik para kadernya yang saat ini duduk di kabinet jika tidak memperlihatkan prestasi dan kinerja yang bermanfaat dan berdayaguna"Ancaman ini tidak main-main karena ini merupakan prinsip dan garis kebijakan partai," kata Setya Novanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

Dia jelaskan, keputusan untuk menarik para kader yang saat ini berada dibeberapa jabatan publik dan politis, tidak hanya diberlakukan bagi kader yang duduk di kabinet

BACA JUGA: Janji SBY Urus Perbatasan Ditagih

Jika di DPR ini juga ditemukan kinerja Anggota Fraksi Golkar yang di bawah standar, ancaman pergantian antar-waktu (PAW) juga akan mewarnai kehadiran kader Golkar di DPR
"Para kader wajib menjunjung tinggi paradigma baru Golkar yang berorientasi pada kinerja dan prestasi, sesuai dengan paradigma baru, yang berorientasi pada prestasi," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Novanto, menteri dari Golkar yang baru dilantik presiden SBY harus berprestasi dan berdayaguna

BACA JUGA: Asset di Hongkong dan Inggris Sedang Didata

Mereka dituntut mampu untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan berkualitas tinggi serta menjadikan departemen atau kementerian yang dipimpinnya, bersih dari rong-rongan para birokrat yang korup.

Novanto meminta menteri-menteri asal Golkar bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara
"Kita terus mendorong dan meminta mereka untuk berprestasi yang lebih baik," pintanya

BACA JUGA: Pamit, Jusman SMS Wartawan

Seperti diketahui, ada tiga menteri dari Golkar yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menperin MS Hidayat dan Menneg Kelautan Fadel Muhammad

"Kami berjanji untuk mengontrol mereka agar tidak mengecewakan rakyatPartai bertanggungjawab atas kadernya di kabinet, karena ini menyangkut nama partai dan presiden yang telah memberikan kepercayaan" ujarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Fraksi Partai Golkar setuju penandatanganan pakta integritas sebagai kontrak politik para menteri, karena itu merupakan upaya agar mereka terus menjaga kualitas kinerja"Kami memandang, ini untuk memaksimalkan kinerja pembantu presidenKalau dalam kurun waktu tertentu kinerja para menteri tidak optimal, ya bisa saja diganti," tegasnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mangindaan Tekankan Reformasi Birokrasi


Redaktur : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler