Janji SBY Urus Perbatasan Ditagih

Harus Masuk Agenda 100 Hari Kerja Kabinet

Kamis, 22 Oktober 2009 – 18:57 WIB

JAKARTA -- Pemerintah pusat dinilai masih setengah hati menangani persoalan ekonomi dan sosial di perbatasan KalimantanSalah satu indikasinya, Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan perbatasan, yang sempat menjadi bahan kampanye capres Susilo Bambang Yudhoyono, tak juga diterbitkan

BACA JUGA: Asset di Hongkong dan Inggris Sedang Didata

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Susilo akan mendesak hal ini sebagai salah satu agenda 100 hari kerja pemerintahan Presiden SBY, yang sekarang telah memiliki anggota kabinet lengkap.

"Desakan ini akan kami sampaikan agar ada keseriusan dari pemerintah terhadap pembangunan Kaltim khususnya dan Kalimantan umumnya," sebut anggota DPD asal Kaltim ini
Menurut dia, permintaan Kaltim dan Kalimantan Barat tersebut sangat beralasan, sebab sampai sekarang perbatasan baru diperhatikan bila bermasalah dengan negara tetangga, semisal dengan Malaysia soal Blok Ambalat

BACA JUGA: Pamit, Jusman SMS Wartawan

Tapi bila mereda, perhatian terhadap kehidupan masyarakat perbatasan kembali dilupakan.

Keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan kepada negara tetangga, tambah Bambang, menjadi perhatian utama yang harus segera dipecahkan pemerintah pusat
"Minimal infrastruktur jalanya diperbaiki dululah, jadi harga barang tak terlalu mahal begitu sampai di perbatasan," katanya.

Dengan adanya perbaikan atau pembangunan infrastruktur baru, secara perlahan ketergantungan akan produk tetangga bisa dikurangi

BACA JUGA: Mangindaan Tekankan Reformasi Birokrasi

Langkah awalnya, lanjut Bambang, Komite II akan mendatangi departemen/instansi terkait pembangunan perbatasanDari hasil peninjauan masing-masing anggota, akan dijelaskan kembali permasalahan yang terjadi di daerah"Sekalian kenalan, kita juga ingatkan kembali pimpinan departemen yang baru itu," lanjut bekas pengusaha konstruksi ini.

Pihaknya juga telah menjelaskan kepada seluruh kepala daerah di Kaltim agar berkoordinasi dengan DPD sebelum mengajukan aspirasi ke pemerintah pusatBila bersama DPD, menurut dia, kemungkinan untuk ditindaklanjuti lebih besar dibanding berjuang sendiriSeperti diketahui, isu pembangunan kawasan perbatasan sempat menjadi bahan kampanye SBY saat berorasi di Balikpapan

Kala itu, SBY menyebutkan Inpres akan keluar pada September laluTak hanya Kaltim, Pemprov Kalbar sempat dua kali diberikan harapan serupa oleh presiden terpilih iniSebagai Ketua Komite II, Bambang berharap janji tersebut bisa diwujudkan SBY sesuai keinginan masyarakat Kaltim(pra/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dubes Diperiksa di Bangkok


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler