Golkar Bertahan di Koalisi

JAKARTA- Seperti sudah diduga, Partai Golkar tetap tidak bisa jauh dari kekuasaanIni terbukti dari hasil pertemuan antara ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden  yang juga ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyepakati perpanjangan koalisi."Partai Golkar tetap berada dalam koalisi," kata Ical - sapaan akrab untuk Aburizal Bakrie- kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/3).

Ical mengakui, dalam pertemuan itu, SBY memang sempat mempertanyakan keputusan posisi Partai Golkar di koalisi

BACA JUGA: Siap Berkoalisi, PDIP Dijatah Tiga Menteri

Untuk menjawab pertanyaan Presiden,  secara diplomatis Ical menyatakan bahwa dirinya membawa mandat dari seluruh Ketua DPD tingkat I seluruh Indonesia yang menyatakan sepakat tetap berada di koalisi" Sebelum pertemuan, kami memang sempat berkumpul di Hotel Sultan," Ical menambahkan.

‘’Saya tanyakan apa pandangan dari seluruh ketua DPD tingkat I di seluruh Indonesia, semuanya mantap sepakat tetap berada di koalisi

BACA JUGA: Sempat Kucing-kucingan, Ical Akhirnya Jumpa SBY

Akhirnya saya pun menyampaikan kepada Bapak Presiden, Golkar tetap berada di dalam koalisi,’’ tegas Ical menambahkan.

Ia menambahkan, dalam rapat internal dengan DPD I sebenarnya para ketua sudah menyerahkan mandat kepada Ketua Umum"Karena itu, saya sampaikan kalau terjadi kesepakatan dengan Presiden SBY maka Partai Golkar tetap berada di koalisi

BACA JUGA: Demokrat Pastikan Keluarkan PKS dari Koalisi

Dan sebaliknya,  tidak tercapai tentu Golkar diluar koalisi."  Ical mengaku puas dengan hasil pertemuan ituKarena, menurutnya, pertemuan itu tercapai suatu kesepakatan dimana menggunakan Setgab bukan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi justru untuk kepentingan bangsa.

Sekalipun tetap berada di koalisi, kata Ical, Partai Golkar akan tetap bersikap kritis di parlemenApalagi, jika menyangkut soal kepentingan rakyat, lanjut Ical, Partai Golkar tetap akan menyampaikan pandangan-pandangannya secara obyektif.

‘’Kita tetap akan kritis, tidak ada masalahTadi disampaikan, masalah-masalah prinsip kita dibolehkan, untuk membenahi dan dilihat secara obyektifTapi beliau meminta koridornya harus jelasSelama masih dalam koridor maka manuver-manuver dari Partai tentu berbeda dan itu dibolehkan,’’ tegas IcalPartai Golkar kata Ical, akan tetap bersama-sama dengan pemerintahan Presiden SBY-BoedionoIcal pun memastikan Partai Golkar tetap menyepakati poin-poin kesepakatan yang telah diatur sebelumnya diantara partai koalisi.

‘’Tadi beliau menanyakan dan kami jelaskanKita membuat suatu evaluasi mengenai hal-hal kecilSehingga kedepan masalah kecil ini mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang bisa menghambat kemajuan negaraKita sepakat bahwa 3 tahun efektif ini harus dimanfaatkan secara maksimal.’’

Ical memastikan, pertemuannya  sama sekali tidak membahas masalah reshuffle kabinetKalaupun terjadi reshuffle, sebenarnya Partai Golkar tidak ada masalah karena hal tersebut merupakan hak preogatif PresidenTermasuk juga soal posisi Golkar di koalisi.‘’Sama sekali tidak dibicarakan soal kabinet,’’ tambah Ical saat ditanyakan soal rencana usulan penambahan Menteri dari Partai GolkarDengan pernyataan ini hampir dipastikan, para menteri dari Golkar, tetap akan berada di KIB II.

‘’Dalam rapat dengan ketua DPD I, mereka menyerahkan sepenuhnya pada KetumKarena itu saya jawab, kalau kesepakatan dengan Presiden tercapai, maka Golkar tetap di dalam koalisiTapi kalau kesepakatan tidak tercapai, tentu Golkar diluar koalisiKarena itulah tadi saya gembira bahwa terdapat suatu kesepakatan yaitu menggunakan Setgab bukan untuk melanggengkan kekuasaan tapi justru untuk kepentingan bangsa,’’ jelas Ical.

Bahkan dari pembicaraan tersebut, setelah menerima penjelasan dari Ical, Presiden SBY pun dapat memahami sikap-sikap kritis kader Golkar di parlemen termasuk soal Century dan Hak Angket Pajak‘’Beliau sudah memahamiBeliau sudah mengetahui dasarnya apaKita bicara santai, tidak tegangHanya saja dengan Pak Presiden,’’ kata Ical(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Isu Reshuffle untuk Tenggelamkan Mafia Pajak?