Golkar dan Gerindra Ingin Pemilu Serentak

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyambut baik wacana pemilu serentakYaitu dengan menggabungkan pemilihan presiden, DPR, dan DPD dalam satu tahapan pemilu

BACA JUGA: PDIP Bali Terus Perjuangkan Mega jadi Capres

Baru kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah dan DPRDSistem ini diharapkan Priyo bisa digunakan mulai 2014.

“Sejak awal, Golkar memprakarsai wacana ini dengan tujuan menyederhanakan sistem pemilu

BACA JUGA: Golkar Ingin Pemilu Serentak Mulai 2014

Dan saya pikir usulan ini  sudah bisa dimulai pada pemilu depan dan kami tidak keberatan,” kata Wakil Ketua DPR itu kepada wartawan di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jumat (2/12)

Menurut Priyo, pemilu serentak ini juga bisa dibagi dua tahapan

BACA JUGA: Menkumham Diminta Tidak Ragu Loloskan Parpol Baru

Pertama pemilu legislatif mulai dari tingkat pusat hingga daerahKedua pemilihan serentak pilpres dan pemilihan kepala daerah“Namun untuk pilkada, sayanganya masih terbentur persoalan  periodisasi kepala daerahTapi ini perlu ada ikhtiarSyukur-syukur bisa dimulai pada 2014 tapi kalau tidak harus ada upaya yang dipaksakan pada Pemilu 2019, jadi harus segera dimatangkan,” terangnya

Sementara itu, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani  menyambut baik usulan tersebut karena akan menghemat energi dan biayaKarena prosesnya lebih pendek dari yang sekarangHanya saja, ia mengusulkan agar prosesnya dilakukan dalam dua tahapPertama, memilih presiden, DPR, dan DPDKedua, pemilihan tingkat daerah

“Pemilu berlangsung April, Juli pemilihan presidenKalau begini, akan terus menerus dan prosesnya melelahkanKalau memang maka konsekuensinya berdampak pada pansus yang tak lagi membahas UU Pemilu, namun menjadi pansus politik yang juga membahas pemilihan presiden, pilkada, dan yang terkait lainnya,” ujarnya pada wartawan

Namun politisi Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo berpendapat usulan pemilu serentak bukanlah usulan yang bisa cepat dilakukanPasalnya, gagasan pelaksanaan pemilu secara serentak membutuhkan waktu dan energi yang besarMeskipun ada pandangan pemilu serentak juga dikatakan sejalan dengan prinsip efisiensi dari pemerintah.

“Menurut saya, mulainya dari sistem pemilu seperti apa yang mau dipakaiKalau itu bisa disepakati maka relatif turunannya mudah,” paparnya

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan mekanisme pengaturan menjadi hal krusial dalam usulan tersebutPasalnya, pada saat yang sama beban pansus bertambah, yaitu pembahasan UU Pilpres“Kalau bisa dilakukan, usul saya perlu waktu sebelum masuk materi konsinyir untuk melakukan reclustering lagiMakanya, kalau memang mau harus disepakati di awal,” jelasnya

Menanggapi hal ini, pengamat politik Point Indonesia Karel Harto Susetyo mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara secara serentak bisa jadi merupakan salah satu solusi untuk membuat pemilu yang efisien dan efektifTahapannya, bisa menjadi dua yakni pemilu nasional dipisah dari pemilu lokalUntuk pemilu nasional mencakup pemilihan presiden, DPR, dan DPD, dan dilakukan secara bersamaan“Sementara dua tahun kemudian, baru kepala daerah dan DPRDDilakukan bersamaan juga,” katanya saat dihubungi

Dengan begitu, lanjutnya, pemilih hanya dua kali memberikan suara dalam kurun waktu lima tahunCara ini pun dapat menjadi mekanisme untuk mengevaluasi pemiluArtinya, jika rakyat memilih partai A di tingkat nasional dan kemudian ternyata partai tersebut tidak dapat menepati janjinya, maka pemilih dapat pindah ke partai lain pada pemilihan daerah“Dalam posisi sepertin ini partai akan semakin takut dengan rakyat yang sejatinya pemegang kedaulatan negeri ini,” tandasnya

Selain itu, lanjutnya, cara ini pun bisa meningkatkan akuntabilitas partaiSehingga partai selalu dalam radar penilaian masyarakatMemang, lanjutnya, tak dengan sendirinya cara ini akan meningkatkan kedaulatan masyarakatNamun juga harus disertai dengan pendidikan politik yang baik, karena kualitas pemilih sangat menentukan“Saya pikir cara ini juga cukup ampuh untuk menghindari jual beli suaraDengan begtitu pemilu yang dihasilkan pun lebih kredibel dan diakui rakyat banyak,” pungkasnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tak Akan Lindungi Kader Berkasus