jpnn.com - JAKARTA – Membangun basis penyeimbang yang kuat menjadi penting di negara demokrasi. Oleh karena itu, anggota DPR harus rewel. Sebab dia digaji untuk bicara. Apalagi eksekutif cenderung memiliki insting otoriter dan tak mau mendengar.
“Saya sudah tiga periode jadi anggota DPR dan merasakan betul upaya-upaya eksekutif 'menghabisi' kekuatan oposisi. Ini harus dilawan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seperti rilisnya, Jumat (13/5) usai bertandang ke Redaksi Malut Post (JPNN Group).
BACA JUGA: Urus E-KTP tak Perlu Pengantar RT-RW
Menurut Fahri, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden, terasa masih lebih baik.
“Ketika kami kritik dengan suara lantang, SBY tanggapi positif. Tapi di era saat ini semuanya menjadi masalah. Gaya juga jadi masalah,” ungkap politikus PKS ini.
BACA JUGA: Komite Etik Munaslub Harus Serius Awasi Transaksi Politik
Sebagai kader partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri menegaskan tetap memilih oposisi sebagaimana platform pembentukan KMP.
“Ideologi penyeimbang harus tetap ada. Mau jadi apa negara ini, kalau blok politik sebagai penyeimbang eksekutif tidak ada?,” tanya Fahri.
BACA JUGA: Antara Konflik Golkar, Munaslub, dan Arah Politik Caketum Terpilih
Pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu lantas mengatakan nasib KMP tergantung hasil Munaslub Partai Golkar.
“Saya lihat, semua calon ketua umum Golkar bicara dukung pemerintah. Tapi bagi saya, ideologi oposisi harus terus dibangun," ujarnya.
Demikian juga halnya PKS beralih mendukung pemerintah, Fahri berjanji akan tetap kritis mengoreksi pemerintah.
“Sikap tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban konstituensi karena eksekutif tidak selamanya benar,” ujarnya.
Pada bagian lain, Fahri juga merespons maraknya isu penyebaran paham komunisme, termasuk ditangkapnya empat mahasiswa di Ternate.
“Yang perlu dilakukan pemerintah adalah pendalaman dan investigasi guna memastikan masalah ini. Pemerintah harus mengutamakan investigasi dan hukum dari pada mengikuti eforia media sosial yang berkembang luas,” katanya.
“Tidak perlulah sosial media ditanggapi secara reaktif. Mestinya ada investigatif menyeluruh. Dari sini selanjutnya pemerintah membuat penjelasan kepada publik secara terbuka bahwa ada gejala apa saat ini,” katanya seperti dilansir Malut Post (JPNN Group).
Dia meminta jangan dulu ada tindakan-tindakan yang reaktif apalagi sampai menggunakan kekuasan dan menangkapi orang dan membuat mereka merasa terzalimi.
“Kalau ada yang terlibat, investigasi dan hasilnya diumumkan kepada publik. Jangan seperti kasus teroris yang kemudian diboikot para ulama dan tokoh agama. Saya kira ini saran saya kepada pemerintah,” katanya.(JPG/fas/ici/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Kiai Gelar Tablig Masuk Surga Sekeluarga
Redaktur : Tim Redaksi