Golkar Diingatkan Tak Dorong Reshuffle

Selasa, 13 Juli 2010 – 19:49 WIB

JAKARTA - Lagi-lagi, pernyataan politisi Golkar tentang perlunya reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang berkinerja buruk menjadi bola liarPernyataan politisi Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, agar menteri yang mendapat rapor merah diganti tanpa memperhatikan pertimbangan politik, ditanggapi sinis oleh politisi dari parpol lain.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden

BACA JUGA: Di Korsel, MK Tak Tangani Sengketa Pilkada

Karenanya terkait hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Marzuki mengingatkan Priyo dan Golkar untuk tidak mendorong SBY merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"UKP4 itu bekerja untuk Presiden, bukan untuk kita
Biarkan Presiden yang mengambil keputusan

BACA JUGA: Golkar Gulirkan Isu Reshuffle Kabinet

Kita tidak usah mengurus-urus itu
Semua itu terserah Presiden saja," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/7).

Menurutnya, UKP4 tidak bekerja untuk memberi bahan pertimbangan ke DPR ataupun parpol

BACA JUGA: DPP PAN Bela Patrialis Akbar

"UKP4 kan untuk Presiden bukan untuk DPRKita nggak usah ikut-ikutan lah," imbuh Marzuki.

Mantan Sekjen Partai Demokrat itu justru menegaskan bahwa para menteri baru bekerja selama setengah tahun, sehingga belum perlu ada reshuffle karena menteri-menteri juga masih disibukkan dengan berbagai pekerjaan sebagai pembantu Presiden"Setengah tahun kok ada reshuffle!" tandasnya.

Senada dengan Marzuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Taufik Kurniawan, menyatakan bahwa parpol ataupun UKP4 tidak bisa merekomendasikan reshuffle kabinet"Karena reshuffle itu sepenuhnya hak presiden," tandas Taufik.

Sedangkan Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, menuding ada agenda tersembunyi dari usulan Priyo ituMahfudz mencurigai dorongan untuk reshuffle itu karena Golkar ingin menempatkan lebih banyak kadernya di kabinet

"Golkar telah menjadikan hasil evaluasi UKP4 sebagai pintu masuk untuk menempatkan kader-kadernya di pemerintahan," tuding Mahfud.(ara/fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... HKTI Tak Efektif Garap Suara Petani


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler