JAKARTA - Partai Golkar mulai menabuh gendang isu reshuffle kabinetItu menyusul diumumkannya hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pimpinan Kuntoro Mangkusubroto terhadap kinerja para pembantu presiden.
Tiga kementerian memperoleh rapor merah
BACA JUGA: DPP PAN Bela Patrialis Akbar
Dua di antaranya dipimpin menteri berlatar belakang parpolBACA JUGA: HKTI Tak Efektif Garap Suara Petani
Kementerian ketiga yang dinilai berkinerja buruk adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Djoko Kirmanto.Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan sangat menghargai langkah UKP4 yang melakukan evaluasi tersebut
BACA JUGA: Sodorkan Bukti Mundurnya Rahudman Harahap
Menurut Priyo, hasil evaluasi itu bisa saja menjadi dasar bagi presiden untuk mengadakan reshuffle atau penggantian menteri"Silakan saja kalau itu dijadikan acuan presiden untuk memperingatkan para menteri, termasuk reshuffle," ujar Priyo di gedung DPR kemarin (12/7)"Saya mendapat kabar, sebagian menteri deg-degan karena hasil evaluasi ini," imbuh wakil ketua DPR itu, lantas tersenyum.Priyo mengatakan, saat UKP4 dibentuk, banyak yang mempertanyakan urgensinyaNamun, dilihat dari evaluasi kabinet yang baru saja dilakukan, lembaga tersebut sudah bisa membuktikan diri"Ternyata malah unjuk gigi dengan cara seperti ituAkhirnya, kita mau menoleh, lembaga ini ada manfaatnya," ujar Priyo.
Terpisah, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menanggapi enteng lontaran isu reshuffle tersebut"Presiden mau mengambil langkah apa pun, itu kewenangan presidenTidak usah diajar-ajarin," sindirnyaMenurut dia, sangat berlebihan kalau pandangan itu muncul dari parpol"Presiden tahulah tindak lanjutnya bagaimanaPasti SOP-nya sudah ada," tegas Mahfudz.
Dia menyampaikan, evaluasi kinerja kabinet tersebut bersifat periodikHasil evaluasi itu lebih sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja kementerian pada triwulan berikutnya, yakni sampai sekitar Oktober mendatang"Ini menjadi informasi bagi presiden untuk berkonsolidasi dengan menteri-menteri terkait, baik yang sudah bagus maupun yang kurang," katanya.
Mahfudz menambahkan, khusus hasil evaluasi terhadap menteri-menteri dari parpol sebaiknya ditembuskan ke DPP partai masing-masingDengan begitu, DPP partai akan punya informasi yang sama"Dari sana, bisa dibahas apa yang harus dilakukan parpol untuk mem-back up menterinya," ujar diaBagaimana kalau evaluasi itu berujung reshuffle" "Tujuan evaluasi ini tidak untuk reshuffle atau mengganti menteriTapi, kalau ada pihak lain yang punya pikiran lain, saya tidak tahu," tutur Mahfudz.
Saat dihubungi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan bahwa evaluasi kabinet merupakan bagian integral dari pekerjaan UKP4 yang ditugaskan presidenDengan demikian, hasil evaluasi memang disampaikan kepada presiden"Soal ujungnya reshuffle atau tidak, itu hak prerogatif presidenMungkin saja presiden akan memanggil menteri bersangkutan, nggak ujuk-ujuk dipecatJadi, biar presiden yang memutuskanMereka kan tiap hari ketemu dan punya kontrak politik," jelas Max.
Dia menegaskan, reshuffle kabinet berada di luar domain partai politik"Nggak ada kaitan dengan partaiKalau ada yang memaksa, saya ingatkan, itu bukan domain parpol, tapi presiden," tegasnya(pri/c10/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Ngaku Tak Sakit Hati
Redaktur : Tim Redaksi