JAKARTA - DPP Partai Amanat NAsional (PAN) mengkritik hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja Kementrian Hukum dan HAMSebelumnya, Kementrian yang dipimpin politisi PAN, Patrialis Akbar itu mendapat rapor merah dari UKP4.
Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan, menyatakan, UKP4 harus mengklarifikasi hasil evaluasi yang menyebut Kementrian Hukum dan HAM berkinerja buruk
BACA JUGA: HKTI Tak Efektif Garap Suara Petani
"Kami belum tahu seperti apa penilaian UKP4 ituLebih lanjut Taufik yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat itu menambahkan, tidak fair jika kinerja Kementrian Hukum dan HAM dinilai buruk sementara anggaran belum tersedia
BACA JUGA: Sodorkan Bukti Mundurnya Rahudman Harahap
"Itu subjektif sekaliJustru dari penilaian PAN, kata Taufik, semua kader partai berlambang matahari di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menunjukkan minerja yang baik
BACA JUGA: PDIP Ngaku Tak Sakit Hati
Terutama karena kader PAN di KIB II telah bekerja sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat.Karenanya Taufik meminta UKP4 memberikan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden terutama dalam menilai kinerja kementrianTaufik menilai seorang menteri tidak hanya sekedar menjadi pembantu presiden, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan presiden
"Harus menyeluruh (evaluasinya), jangan subyektif gitu lahBagaimanapun menteri itu punya tugas sebagai pembantu Presiden sekaligus menjaga hubungan baik dengan Presiden," ucapnya.
Lantas bagaiamana jika hasil UKP4 itu menjadi bahan untuk reshuffle kabinet" Taufik memilih untuk bungkam"Kalau itu no comment saja," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto usai sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden SBY, pekan lalu, mengungkapkan bahwa tiga kementrian yakni Kementerian Kominfo, Hukum dan HAM, serta Pekerjaan Umum, mendapat rapor merahSedangkan dua lembaga pemerintah yang mendapat rapor merah adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
Menurut Kuntoro, evaluasi itu didasarkan pada Inpres No 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 yang diterbitkan presiden usai raker bersama menteri dan gubernur di Istana Cipanas pada 2-3 Februari 2010 lalu
Namun menurut Patrialis Akbar, dirinya merasa sudah bekerja masksimal sejak duduk di kursi Menteri Hukum dan HAM selama ini"Kalau memang masih ada penilaian bahwa kami belum maksimal bekerja tentu hal tersebut akan mendorong kami untuk bekerja lebih keras lagi," kata Patrialis Akbar di kantornya, pekan laku.(ara/fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PD Rekrut 3 Gubernur, Golkar dan PDIP Terancam
Redaktur : Tim Redaksi